Bisnis.com, SOLO - Jubir Jokowi sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan Dr. M. Fadjroel Rachman dikritik setelah kembali menyingung HAM era reformasi.
Isu lima tahunan, pelanggaran HAM, hampir selalu digaungkan ketika Prabowo Subianto melakukan manuver, termasuk ketika memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden RI.
Demikian juga terjadi pada Oktober 2023 ini. Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, telah secara resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya pada Minggu, 22 Oktober 2023.
Fadjroel Rachman melalui cuitannya mengingatkan Wali Kota Solo tersebut dengan yang selama ini disebutkan sebagai "dosa" Prabowo di masa lampau.
Duta Besar RI, yang sebelumnya dilantik oleh Jokowi ini, memeringatkan Gibran sembari mengunggah potongan koran yang menyebut jika Wiranto telah secara resmi memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran.
"Ini salah satu alasan kami, mahasiswa dan rakyat, berjuang menurunkan Soeharto pada #Reformasi21Mei1998 untuk menegakkan HAM dan Demokrasi," tulis Fadjroel Rachman.
Baca Juga
"GENTLE REMINDER: Mungkin @gibran_tweet dan Generasi Milenial serta Generasi Z memerlukan informasi ini untuk menghadapi #Pilpres14Februari2024," tambahnya.
Reaksi warganet
Cuitan Fadjroel Rachman ini mendapatkan beragam tanggapan dari warganet di platform X. Beberapa netizen mengatakan jika Fadjroel Rachman terlalu berani berbicara, padahal saat ini dia masih berstatus sebagai Duta Besar.
Kedua, Fadjroel Rachman dikritik lantaran disebut menggaungkan "lagu lama" yakni pelanggaran HAM yang isunya hampir selalu terulang saat Pemilu tiba.
Sementara komentar lain yang tak kalah menarik yakni tentang duet Megawati dan Prabowo pada Pilpres tahun 2009.
Andai pelanggaran HAM yang selama ini dialamatkan kepada Prabowo itu benar, netizen mempertanyakan mengapa Prabowo tidak diadili saat Presiden terpilih menjabat.
Selain itu, Megawati sendiri bahkan sempat mengajak duet Prabowo di Pilpres tahun 2009.
"2009 Prabowo yang kalian bilang pelanggar HAM berpasangan dengan megawati yang mengusung Ganjar. Isu pelanggaran HAM muncul tergantung siapa lawanya," tulis salah satu warganet.
