Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bongkar 7 Dapen Bermasalah, Wamen BUMN Siap Lapor ke Kejagung

Kementerian BUMN membongkar kembali 7 dapen bermasalah dan akan melaporkan ke Kejagung.
Ilustrasi dana pensiun./Bisnis - Albir Damara
Ilustrasi dana pensiun./Bisnis - Albir Damara

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mendalami tujuh dana pensiun (Dapen) pelat merah yang bermasalah. Hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk penindakan lebih lanjut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Tiko mengatakan, ketujuh dana pensiun tersebut tengah dikaji secara internal oleh Kementerian BUMN. Meski demikian, Tiko masih enggan mengungkapkan ketujuh dapen pelat merah yang bermasalah tersebut.

“Nanti lagi kita kaji ada tujuh lagi, tapi nanti akan diumumkan,” kata Tiko.

Adapun, Tiko juga tidak berkomentar banyak ketika dikonfirmasi terkait adanya indikasi kecurangan (fraud) dalam dapen-dapen BUMN tersebut.

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah membongkar empat nama dapen pelat merah yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa keempat dapen pelat merah ini telah merugikan negara sekitar Rp300 miliar. 

Namun, angka kerugian ini disebut-sebut bisa mencapai lebih besar lagi, sebab angka ini belum seluruhnya dibuka oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan. 

“Awalnya kami coba lakukan empat dapen, ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, IDFood. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara sekitar Rp300 miliar,” ungkap Erick di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10/2023) pekan lalu. 

Erick juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN bersama dengan Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan program bersih-bersih BUMN tanpa pandang bulu. 

Sebelumnya, BPKP juga telah menyatakan akan memperluas audit terhadap dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah lainnya. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, rencananya, audit lainnya akan mulai dilakukan pada pekan depan. 

Untuk saat ini, BPKP telah mengaudit 4 dapen BUMN yakni Inhutani, PTPN atau Dana Pensiun Perkebunan, Angkasa Pura I, dan IDFood.  

“Ini tahap awal dari 4 [dapen BUMN]. Minggu depan rencananya akan kita lakukan audit lagi sampling,” kata Ateh pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper