Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut tidak akan mencabut pernyataannya, meski diancam akan didisiplinkan secara kepartaian.
Sebelumnya, dalam acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat (29/9/2023), Gus Yaqut mengingatkan agar masyarakat tidak hanya memilih pemimpin yang pandai bicara, namun juga melihat rekam jejaknya.
Dia pun meminta agar tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat meraih kekuasaan, seperti pada Pilgub DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014.
"Kalau karena [pernyataan] itu kemudian didisiplinkan, ya silakan. Saya tidak akan mencabut ya. Ini untuk bangsa dan negara," jelas Yaqut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).
Dia merasa tidak ada yang salah dengan pernyataannya sehingga tidak perlu dicabut. Yaqut ingin masyarakat perlu rasional dalam memilih pemimpin.
"Harus memilih pemimpin degan cara yang baik, dengan cara-cara yang rasional, bukan hanya tampikan fisik. Yang kedua, harus dicek track record [rekam jejak] calon pemimpin. Ini urusan bangsa dan negara," ujarnya.
Baca Juga
Dia mengakui masih menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Pertahanan dan Keamanan PKB. Meski demikian, dia menyatakan belum ada tindakan secara kepartaian yang diterimanya.
"Saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memperingatkan Yaqut untuk menjaga mulutnya karena pernyataannya dianggap menyindir calon presiden usungan PKB, Anies Baswedan.
Jazilul menambahkan bahwa pernyataan Qaqut tentang pemimpin bermulut manis layaknya seorang pendengung (buzzers) di media sosial.
"Hati-hati menjaga mulutnya, karena apa? Karena ini [Yaqut] pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluatkan statement-statement yang enggak perlu," ujar Jazilul dalam keterangan video saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2023).
Padahal, menurut Jazilul, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kerap ingatkan jangan ada politik pecah belah jelang Pemilu 2024. Oleh sebab itu, PKB akan memberikan tindakan tegas secara keorganisasian kepada Yaqut.
"Kalau posisinya sebagai menteri, ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian," ungkapnya.
Dia mengingatkan bahwa PKB bersama NasDem dan PKS sudah sepakat untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024. Jika ada kader PKB yang tidak sejalan dengan keputusan partai maka akan diberi sanksi.
"Yang tidak setuju dengan itu [PKB usung AMIN] berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi, dan pasti akan menerima disiplin organisasi," tutupnya.
