Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan akan menyerahkan ke publik soal keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan, apabila dirinya terpilih menjadi presiden 2024-2029.
Anies menjelaskan, setiap Proyek Startegis Nasional (PSN) termasuk IKN tidak boleh hanya berdasarkan selera atau keinginan presiden serta menteri. Oleh sebab itu, publik harus diikutsertakan dalam mengevaluasi setiap PSN.
"Program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Bukan kemudian saya secara selera pribadi satu, dua, tiga, empat [pilih program PSN mana yang dilanjutkan], bukan. Tapi libatkan publik dan saya percaya kalah libatkan publik maka publik akan bisa memilih yang baik," jelas Anies dalam acara Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan seperti yang disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
Dia mengatakan, tidak ada yang masalah dengan gagasan PSN. Meski demikian, lanjutnya, PSN harus dibuat transparan kepada masyarakat sehingga ada partisipasi publik.
"Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam PSN," kata Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini merasa selama ini penentuan program nasional sering kali hanya untuk mencari investasi bukan berdasarkan teknokrasi. Kalau berdasarkan teknokrasi, lanjutnya, pemerintah harus menjelaskan ke publik akan membangun apa saja ke depan.
Baca Juga
"Tapi kalau non teknokrasi, begini; saya berkeinginan untuk investasi di sini, sebagai pengusaha, lalu kemudian saya menawarkan gagasan ini kepada kementerian A, B, C, D, lalu jadilah dia PSN. Ini namanya profit center [program nasional yang berdasarkan untuk cari keuntungan], enggan kepada kepentingan publik," ujarnya.
Oleh sebab itu, Anies berjanji akan melibatkan masyarakat dalam penentuan PSN. Memang, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tanda tanya sebab pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada tahun depan.
