Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri Maroko mengatakan bahwa penerimaan bantuan dari empat negara pada awalnya merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan penilaian yang tepat terhadap kebutuhan di lapangan dan mencatat bahwa ini bukanlah penolakan terhadap tawaran.
Pihak berwenang Maroko mendapat kecaman karena menerima bantuan luar negeri yang terbatas meskipun tim penyelamat berjuang untuk mencapai daerah-daerah terpencil yang paling terkena dampak gempa dahsyat hari Jumat (8/9/2023) yang telah merenggut lebih dari 2.800 nyawa.
Dilansir dari Aljazeera, hanya tim pencarian dan penyelamatan dari Inggris, Qatar, Spanyol, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diizinkan beroperasi di lapangan oleh otoritas Maroko meskipun ada banyak tawaran dari pemerintah di seluruh dunia.
Gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter (SR) melanda Marrakesh dan wilayah terpencil Pegunungan Atlas Tinggi yang terletak sekitar 75 kilometer (47 mil) sebelah Barat kota kuno tersebut.
Qatar telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, tim pencarian dan penyelamatan serta kendaraan, termasuk truk penyelamat ke wilayah yang terkena dampak gempa, menurut laporan Doha News.
Unit pencarian dan penyelamatan militer Spanyol dengan 56 penyelamat dan empat anjing pelacak tiba di Maroko pada Minggu (10/9/2023), kata Kementerian Pertahanan Spanyol. Pesawat militer lain dengan 30 penyelamat dan empat anjing pencari juga diberangkatkan.
Baca Juga
Pada Minggu (10/9/2023), Inggris mengatakan pihaknya mengerahkan 60 spesialis pencarian dan penyelamatan, empat anjing pencari, peralatan penyelamat, dan tim penilai medis.
Tim penyelamat dan ambulans polisi UEA juga telah dikerahkan.
Dukungan
Sementara itu, Tunisia, Aljazair, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan PBB menyatakan siap melakukan intervensi, tetapi masih menunggu pihak berwenang memberi tanggapan.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) biasanya mengelola respons internasional terhadap bencana besar dan keadaan darurat melalui badan-badannya, Pengkajian dan Koordinasi Bencana (UNDAC) dan Kelompok Penasihat Pencarian dan Penyelamatan Internasional (INSARAG).
Badan-badan PBB dapat dikerahkan dalam waktu 12 hingga 48 jam setelah pemberitahuan dan diberangkatkan berdasarkan permintaan dari pemerintah yang terkena dampak serta koordinator kemanusiaan atau residen PBB di negara tersebut. Durasi penerapannya biasanya antara dua dan empat minggu. Namun, pemerintah Maroko belum meminta bantuan.
Jens Laerke, wakil juru bicara OCHA, mengatakan kepada Al Jazeera pada Selasa (12/9/2023) bahwa PBB telah mengirimkan tim ahli darurat untuk menawarkan dukungan kami dalam penilaian, koordinasi dan respons terhadap upaya yang dipimpin pemerintah.
“Tim PBB ini dikirim atas permintaan koordinator residen PBB di Maroko,” lanjut Laerke, sambil mencatat bahwa “NSARAG tersedia sebagai jaringan untuk respons tim pencarian dan penyelamatan perkotaan (USAR), tetapi belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah.
“Pemerintah Marokolah yang menentukan dukungan apa yang mereka anggap perlu. Kami terus berkomunikasi erat dengan pihak berwenang mengenai masalah ini,” kata Laerke.
“Dalam bencana sebesar ini, PBB siap mendukung masyarakat dan pemerintah Maroko,” jelasnya.
Meskipun Amerika Serikat telah mengirimkan tim kecil ahli bencana ke Maroko untuk menilai situasi, AS juga menyatakan siap untuk berbuat lebih banyak.
Kementerian Dalam Negeri Maroko dalam sebuah pernyataan pada Minggu (10/9/2023) mengatakan bahwa penerimaan bantuan dari empat negara pada awalnya merupakan keputusan yang dibuat berdasarkan penilaian yang tepat terhadap kebutuhan di lapangan dan mencatat bahwa ini bukanlah penolakan terhadap tawaran. Kementerian menambahkan bahwa bantuan yang tidak terkoordinasi dengan baik akan menjadi kontraproduktif.
Tidak Ada Masalah Geopolitik
Abdelmalek Alaoui, Presiden Institut Intelijen Strategis Maroko, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia yakin tidak ada geopolitik di balik keputusan Maroko untuk selektif dalam menerima bantuan.
“Pertanyaan tentang bagaimana menyalurkan bantuan internasional telah menjadi pusat perbincangan sejak hari pertama. Kami khawatir jika Anda mendapat terlalu banyak bantuan dengan cara] yang tidak terorganisir, hal ini akan menciptakan kemacetan dan ini akan sangat rumit untuk ditangani,” kata Alaoui kepada Al Jazeera dari Ibu Kota Rabat, seraya menambahkan bahwa daerah yang terkena dampak paling parah wilayah tersebut adalah daerah pegunungan pedesaan.
Menurutnya, semua bantuan internasional diterima di Maroko, namun harus diorganisir dan diberikan dengan cara yang tepat.
“Anda hanya memiliki satu jalan. Anda memiliki barisan logistik yang sangat panjang yang berusaha mencapainya. Anda harus memastikan bantuan tersebut tidak menambah masalah pada masalah,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa Maroko tidak menolak bantuan internasional, tetapi mereka mencoba menyalurkannya dengan cara terbaik untuk melayani kepentingan terbaik masyarakat.
Abdelhakim Moustaid, Direktur Kesehatan Regional di Ouirgane, mengatakan upaya penyelamatan adalah operasi yang kompleks.
“Ingat bahwa ini adalah gempa berkekuatan 6,8 skala Richter di daerah pegunungan yang aksesnya sangat sulit,” katanya kepada Al Jazeera.
Pada Senin (11/9/2023), juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan Jerman tidak melihat indikasi apapun bahwa keputusan Maroko untuk tidak memberikan bantuan gempa kepada Berlin bersifat politis.
“Hubungan diplomatik antara Jerman dan Maroko baik,” tambah juru bicara tersebut, sambil mencatat bahwa para pejabat Maroko berterima kasih kepada Jerman atas tawaran bantuan.
Meskipun hubungan diplomatik antara Prancis dan Maroko sedang bermasalah dalam beberapa tahun terakhir, menteri luar negeri Prancis mengatakan kepada saluran TV BFM Perancis bahwa Prancis siap membantu Maroko. Ini adalah keputusan yang berdaulat dan Maroko sendiri yang berhak menentukan kebutuhannya.
Prancis telah mengumumkan bantuan sebesar US$5,4 juta atau sekitar Rp83 miliar yang akan disalurkan ke organisasi non-pemerintah yang sudah aktif di zona bencana. (Nizar Fachri Rabbani)
