Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini bahwa pembebasan lahan masoh menjadi momok dalam pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN.
Jokowi menyampaikan bahwa pemerataan infrastuktur di Tanah Air yang tampak pesat, faktanya ada banyak kendala rumit di lapangan.
“Di lapangan begitu rumit. Persoalan utama adalah pembebasan lahan. Tapi karena menteri BPN [Badan Pertanahan Nasional] nya mantan Panglima TNI, itu memudahkan,” ujarnya Dalam Main Event: Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) - Infrastructure Forum, di Kasablanka Hall, Rabu (13/9/2023).
Jokowi mengungkapkan, dengan Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), urusan pertanahan semakin cepat selesai.
“Ke bawah senyum gitu aja, rampung semua, padahal senyum loh, belum diem,” lanjut Jokowi.
Buktinya, target sertifkat tanah sebanyak 126 juta bidang tanah pada 2024, saat ini sudah mencapai 106 juta bidang tanah yang bersertifikat.
Baca Juga
Padahal pada 2015, baru 40 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat. Bila tidak ada reformasi atau percepatan, butuh 160 tahun untuk mencapai 126 juta bidang tanah yang bersertifikat.
“Padahal saya cek, setipa tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar, 500.000, artinya apa, rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang namanya sertifikat. 80 juta, setahun hanya 500.000 artinya nunggunya 160 tahun,” katanya.
Jokowi berharap target tersebut dapat selesai pada akhir kepemimpinannya pada 2024. Jika tak selesai, dirinya juga meminta pemimpin selanjutnya wajib menyelesaikannya.
“Kalau kepeleset ya masuk ke presiden berikutnya, harusnya setahun rampung, sehingga ini juga mempercepat penyelesain proyek-proyek yang ada,” tambahnya.
Rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai PSN menuai protes dari masyarakat setempat.
Adapun, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengomunikasikan kembali karena terkait investasi China yang akan di bangun di pulau tersebut. Kepala Negara juga sudah menyampaikan harus ada relokasi.
Jokowi menilai bahwa ada penyampaian yang kurang baik atau miskomunikasi sehingga menimbulkan bentrokan besar yang terjadi antara aparat dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023).
