Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Setuju Anggaran Kemendikbudristek Nadiem Makarim Rp97,7 T

Anggaran Kemendikbudristek dalam RAPBN 2024 senilai Rp97,7 triliun disetujui oleh DPR RI.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Anggaran Kemendikbudristek dalam RAPBN 2024 senilai Rp97,7 triliun disetujui oleh DPR RI. JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Anggaran Kemendikbudristek dalam RAPBN 2024 senilai Rp97,7 triliun disetujui oleh DPR RI. JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA – Pagu anggaran sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam RAPBN 2024 senilai Rp97,7 triliun disetujui oleh DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pagu anggaran untuk kementerian yang dinahkodai Nadiem Makarim itu akan dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran DPR RI.

“Dengan demikian, kami dapat memastikan program dan kegiatan yang menjadi perhatian dan masukan dari anggota Komisi X telah terakomodir dalam RKA K/L Kemendikbud tahun ini,” kata Agustina dalam siaran pers, Senin (11/9/2023).

Parlemen, sambungnya, memberikan 8 rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Kemendikbudristek.

Pertama, Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek meningkatkan sosialisasi pendampingan dan evaluasi untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Kedua, memberikan dukungan LLDIKTI supaya bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, mendesak Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen sekaligus Dirjen GTK untuk memenuhi kebutuhan guru pendamping di sekolah inklusi agar peserta didik berkebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran serta pemenuhan guru di daerah 3T.

Keempat, Kemendikbudristek perlu memastikan adanya dukungan kegiatan melalui anggaran yang lebih besar untuk sekolah swasta.

Kelima, Komisi X DPR mendorong Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk penguatan bahasa daerah melalui pengadaan buku berbahasa daerah di perpustakaan sekolah, dan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk pengadaan buku berbahasa daerah di perpustakaan daerah.

Keenam, Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran pembahasan RUU Bahasa Daerah.

Ketujuh, Komisi X DPR mendorong Ditjen Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk meningkatkan pembinaan bagi seniman sastrawan dan budayawan di daerah.

Kedelapan, Komisi X DPR mendesak seluruh unit utama di Kemendikbudristek untuk meningkatkan performa sistem informasi digital dalam memberikan layanan publik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper