Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai upaya pemberantasan narkoba kerap terhambat karena ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam peredarannya.
“Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka [oknum aparat penegak hukum yang terlibat peredaran narkoba],” ujarnya dalam ratas terkait dengan pemberantasan dan penanganan kasus narkoba bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Merdeka, Senin (11/9/2023).
Dalam ratas itu, Kepala Negara menginstruksikan kepada jajarannya di kementerian/lembaga untuk segera mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15 persen, dari yang sebelumnya 1,8 persen pada 2019 menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa pada 2021.
“[Peningkatan penyalahgunaan narkoba] ini juga menyebabkan over kapasitas di lapas. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi dan bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mendorong agar setiap pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan penegakan hukum yang tegas, sehingga memberikan efek jera.
Baca Juga
Kemudian, Presiden juga menyebut fokus lain yang perlu dibenahi yakni berkaitan dengan rehabilitasi pada pelaku, salah satunya dengan menambah lokasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
Kepala Negara menyebutkan terdapat usulan dari sejumlah pihak agar program rehabilitasi bisa dilakukan juga di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam), sebab lokasi tersebut juga memiliki kapasitas kurang lebih hingga 300—500 orang yang dapat membantu mempercepat program rehabilitisasi.
Terakhir, Jokowi menekankan agar setiap Kementerian/Lembaga terkait juga dapat mendorong upaya pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkobanya secara taktis dan sistematis.
“Ini secara saya kira [pencegahan] agar kita fokus kerjakan. Saya ingin nanti juga memutuskan kita dikerjakan, jadi nggak di semua provinsi dulu, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ atau 10 besar,” pungkas Jokowi.
