Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Bisa Saja Tinggalkan Anies, Buka Peluang Koalisi Baru dengan Demokrat dan PPP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ungkap kemungkinan cabut dukungan atas pencapresan Anies Baswedan dan buka koalisi baru dengan Demokrat dan PPP.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini - Istimewa
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini membuka peluang pihaknya mencabut dukungan atas pencapresan Anies Baswedan dan membuka poros koalisi baru dengan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jazuli menjelaskan, penentuan dukungan sosok calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) ada di tangan Majelis Syura PKS. Rapat Majelis Syura PKS sebelumnya sudah putuskan arah pencapresan ke Anies, namun dia menggarisbawahi keputusan itu bisa saja diubah.

"Di Majelis Syura sudah, sudah putus, meskipun keputusan bisa saja berubah. Tetapi ini dalam rapat Majelis Syura sebelumnya PKS mengusung masih Anies sebagai capres," jelas Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Dia juga mengakui, pihak Demokrat dan PPP sudah membuka peluang bentuk poros koalisi baru. PKS, lanjutnya, tidak ingin langsung menutup pintu untuk usulan poros koalisi baru bersama Demokrat dan PPP itu.

"Silakan saja [bentuk koalisi baru]. Ya diajukan, kemudian didiskusikan. Itu hal biasa lah, mendiskusikan proposal antar partai politik," ungkapnya.

Jazuli mengatakan, belum ada keputusan final sebelum pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

"Itu ada istilah, sebelum janur kuning melengkung. Bisa saja [bentuk poros koalisi baru], meskipun tadi PKS di Majelis Syura sudah memutuskan Mas Anies sebagai capres," ujar Jazuli.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membuka kemungkinan bentuk poros koalisi baru. Dia menjelaskan, penentuan koalisi ada di tangan Majelis Tinggi Partai yang dikepalai oleh Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

Dia meyakini dalam waktu dekat sudah ada keputusan soal arah koalisi baru Demokrat. Bahkan, lanjut Herman, bukan tak mungkin Majelis Tinggi Partai memilih agar Demokrat membentuk poros koalisi baru di luar koalisi pendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Politik itu kan sangat dinamis, siapa tahu nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja. Ini kan hanya pemikiran saya, bisa saja terjadi karena dinamika politik. Tapi yang sudah pasti kan dua koalisi yang sudah pasti, koalisi Pak Prabowo dan koalisi Pak Ganjar," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno sempat menyatakan ingin mengajak PKS dan Demokrat untuk berkoalisi bersama di Pilpres 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pun mengamini memang sempat berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Namun, dia mengatakan belum ada kelanjutan atas komunikasi yang dijalinnya tersebut.

"Saya sudah sampaikan bahwa secara terbuka kepada temen-temen pers bahwa kita membangun negeri ini harus bersama-sama, dan kita berencana untuk berbicara dengan partai-partai lain termasuk Demokrat, Mas AHY dan juga beberapa partai lainnya yang memang sudah sempat berhubungan tapi belum ada follow upnya," kata Sandi di Gedung Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat (1/9/2023) malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper