Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan 13 pertemuan bilateral selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean Ke-43 pada 5-7 September 2023 mendatang.
Retno mengatakan bahwa angka 13 pertemuan itu pun masih dapat bertambah seiring pelaksanaan pertemuan akbar dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu.
“Pertemuan bilateral itu so far masih akan bertambah terus, [sejauh ini] sudah ada 13 pertemuan bilateral [yang terjadwal],” katanya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (1/9/2023).
Retno melanjutkan bahwa selain pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra, Presiden Ke-7 RI itu juga dijadwalkan memimpin 12 KTT yaitu sesi pleno, pertemuan informal, KTT Asean-China, KTT Asean-Korea Selatan, dan KTT Asean-Jepang.
Selain itu adalah KTT Asean-Amerika Serikat, KTT Asean-Kanada, KTT Asean-India, KTT Asean-Australia, KTT Asean-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), KTT Asean Plus Tiga (China, Jepang, Korsel), serta KTT Asia Timur.
Retno menegaskan bahwa dalam 3 hari Presiden asal Surakarta itu harus memimpin total 25 pertemuan, yang 12 di antaranya adalah KTT.
Baca Juga
Adapun, dia menjelaskan bahwa KTT yang membawa tema besar ‘Asean Matters: Epicentrum of Growth’ itu akan dihadiri oleh 22 negara, yang 11 negara Asean termasuk Timor Leste serta sembilan negara mitra wicara serta juga turut dihadiri dua negara undangan, yakni Bangladesh selaku ketua Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Cook Island sebagai ketua Pacific Islands Forum (PIF).
Menurutnya, diundangnya IORA dan PIF merupakan bagian dari prioritas Indonesia sebagai ketua Asean untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, sejahtera, dan merangkul semua pihak.
“Jadi ketika kita bicara Indo-Pasifik, ada sisi Pasifik selatan dan sisi Indian Ocean Rim yang harus mulai kita rangkul,” pungkas Retno.
Sekadar informasi, KTT juga turut dihadiri oleh berbagai organisasi internasional yang menjadi mitra ASEAN, yaitu PBB, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), serta Forum Ekonomi Dunia (WEF).
