Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tak mempermasalahkan perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa meskipun koalisi mendukung Prabowo yang sebelumnya terdiri dari Gerindra dan PKB bernamanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), tetapi pergantian nama yang serupa dengan slogan kabinet pemerintahan Jokowi—Ma’ruf Amin itu bukan masalah besar.
Menurutnya, perubahan nama koalisi tersebut menjadi wajar. Apalagi dia menilai bahwa Prabowo ingin merefleksikan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui nama dari koalisi terbarunya itu.
"Ya enggak apa-apa [ganti nama], itu kan otonomi beliau. Jadi silakan saja, enggak apa-apa. Kami [PDIP] tak masalah, kami menghargai dan menghormati, silakan saja. Kan [mereka] dekat, siapa saja [dengan Jokowi), ya otomatis dengan Pak Prabowo karena beliau menhan, dekat. Dengan Pak Sandi (Menparekraf) juga dekat," ujarnya di Gedung Nusantara, Senin (29/8/2023).
Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Maju saat ini beranggotakan sejumlah partai politik (parpol) mulai dari Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dari non-parlemen.
Djarot pun menilai bahwa Jokowi memang merupakan figur yang dekat dengan banyak sosok, termasuk juga sangat dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga
"Dengan Pak Erick (Thohir) juga dekat, dengan menteri-menterinya juga dekat, Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga sangat dekat. Semuanya dekat, sangat dekat, seperti satu keluarga besar. Jadi ya kedekatan, begitulah pemimpin yang bisa dekat dengan siapa pun juga," katanya.
Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju tak dapat untuk diartikan sebagai koalisi Jokowi. Apalagi, berkali-kali Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa dirinya bukan merupakan ketua umum (ketum) partai tetapi merupan Presiden RI.
Pernyataan Jokowi, menurutnya dapat diartikan sebagai bentuk bahwa Jokowi tidak tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik.
