Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengaku belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Namun, dia memastikan DPR akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat melalui fungsi dan kewenangannya.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023). Dalam peringatan HUT kali ini, DPR mengambil tema ‘DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’.
Di Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR, Puan menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.
Kepada para anggota dewan, dia berpesan agar mensosialisasikan laporan kinerja DPR tersebut kepada seluruh konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
“DPR menyadari bahwa belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Namun, DPR berharap agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa kami senantiasa terus mengupayakan penyerapan aspirasi dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Baca Juga
Ketua DPR RI itu pun memerinci total jumlah aspirasi dan pengaduan yang diterima DPR selama 1 tahun belakangan, yang turut dicatat dalam Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.
Aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun daring melalui laman DPR RI.
Dia menyebut bahwa sejak 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website atau melalui jalur daring.
Aspirasi dan aduan itu kemudian diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti. Puan lalu mengungkap sejumlah bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat.
“Yaitu bidang Hukum, HAM dan Keamanan; Pertanahan dan Reformasi Agraria; Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN; Ekonomi Keuangan; serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM,” paparnya.
Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu menjelaskan kinerja DPR dalam hal lainnya. Termasuk dengan melakukan pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap Duta Besar Negara Sahabat, dan Duta Besar Indonesia untuk Negara Sahabat.
DPR juga menjalankan fungsi dan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara dan perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, serta pemilihan pejabat publik pada lembaga negara.
“Pada Tahun Sidang ini, DPR RI telah membahas mengenai pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia sebanyak 37 negara. DPR RI juga memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada 7 olahragawan,” pungkas Puan.
