Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tampak dihadapkan pada pilihan sulit bagai memakan buah simalakama. Sebab, pada saat nyaris bersamaan Indonesia dihadapkan pada dua pilihan (atau lebih tepat keinginan), yakni bergabung dengan aliansi BRICS atau OECD?
BRICS, akronim dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa; kini muncul sebagai fenomena atraktif yang diprediksi bakal mengubah peta aliansi global. BRICS mendorong negara berkembang lebih maju dalam ekonomi lepas dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.
Pada 22—24 Agustus tahun ini, BRICS mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau populer dengan BRICS Summit yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam KTT ini digaungkan isu perluasan menjangkau lebih banyak negara sebagai anggota.
BRICS telah menyusun sejumlah pedoman, prinsip, dan proses sebagai acuan menimbang keanggotaan suatu negara. Di antara daftar potensial calon anggota BRICS adalah Indonesia. Di samping itu ada pula Aljazair, Arab Saudi, Argentina, Bolivia, Honduras, Iran, Kuba, dan Venezuela.
Selain delapan negara potesial itu, terdapat pula puluhan negara yang secara resmi telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Hal ini menunjukkan bukti bahwa BRICS memang sangat atraktif menyedot perhatian banyak negara di dunia.
Ekspansi keanggotaan bukan satu-satunya isu dalam KTT BRICS 2023. Dalam orasinya yang menggebu, pimpinan Xi Jinping menegaskan bahwa dunia tak hanya bisa diatur oleh negara kuat. Posisi China sangat kuat sekaligus superior dalam konfigurasi keanggotaan aliansi BRICS.
Baca Juga
Sementara Vladimir Putin menyatakan perekonomian BRICS mengungguli negara-negara G7 secara paritas dalam daya-beli. Putin menjadi musuh nomer wahid AS dan negara-negara Barat lainnya akibat keberanian Rusia menginvasi Ukraina.
Ada pula PM Narendra Modi dari India mempromosikan negaranya sebagai kekuatan baru di bidang ekonomi. Modi menguraikan berbagai kebijakan sehingga mampu memberi nilai tambah bagi produk nasional hingga melambungkan kreasi nilai ekonomi mencapai 5 triliun dolar AS.
Aliansi BRICS pun merupakan motor dedolarisasi, yakni mengganti dolar sebagai mata uang untuk transaksi atau perjanjian dagang bilateral. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus gerakan melawan hegemoni AS dan negara Barat.
Dalam KTT BRICS 2023, para pemimpin bertemu baik formal dan informal memperkuat kerja sama khususnya di bidang ekonomi. Pemimpin China menyempatkan diri menemui para pemimpin sejumlah negara Afrika.
Meski belum resmi menjadi anggota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun hadiri KTT BRICS. Sebagai lawatan yang tercatat kali pertama ke Afrika, Jokowi mengumandangkan spirit non-blok sesuai KTT Asia-Afrika di Bandung di tengah kondisi global yang terpolarisasi.
Kehadiran Jokowi merupakan sinyal mulusnya Indonesia diterima sebagai anggota BRICS. Selain manfaat ekonomi, keanggotaan BRICS juga bernilai politis yakni balancing sikap Indonesia yang pada saat bersamaan ingin bergabung ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
OECD beranggotakan 38 negara. Dilihat dari komposisi negara anggota, tak ada satu pun negara dari BRICS yang menjadi anggota OECD. Jika dikonfrontir, komposisi anggota BRICS merupakan ‘anti-tesis’ dari negara-negara anggota dalam OECD.
Rusia semisal, kini pasang kuda-kuda bakal menyerang Polandia sebagai salah satu negara anggota OECD. Demikian pula kebijakan China selalu berseberangan dengan AS dalam kondisi kekuatan dua negara yang nyaris seimbang baik secara ekonomi maupun kekuatan militer.
Lantas, apa untungnya Indonesia berhasrat menjadi anggota OECD? Sejauh ini status Indonesia sekadar partner dalam berbagai aksi yang diinisiasi oleh OECD. Sebab itu, tak banyak manfaat yang diperoleh kecuali sejumlah perbaikan konsep dalam kebijakan dan pembangunan.
Pemerintah berharap jalan aksesi keanggotaan dibuka lebar agar segera diterima menjadi anggota. Status sebagai anggota lebih menguntungkan karena OECD sebagai institusi bereputasi global yang mengimplementasikan sejumlah agenda G20 di mana Indonesia masuk di dalamnya.
Indonesia berperan strategis dalam G20. Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia menawarkan opsi berupa solusi terbaik di tengah berbagai tantangan pascapandemi. Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan berbagai kesepakatan tertuang dalam Deklarasi G20 Bali.
Dengan menjadi anggota OECD, pemerintah yakin dapat memainkan peran aktif dalam mengimplementasikan Deklarasi G20 Bali. Asa pemerintah terhadap OECD juga mengarah pada peningkatan kualitas kebijakan dan pembangunan di Indonesia.
Sejalan dengan peningkatan kebijakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis Indonesia dapat diterima sebagai anggota. Indonesia telah memiliki modal kuat berupa rintisan kerja sama yang telah dijalin antara kedua belah pihak di bidang ekonomi.
Berbagai kebijakan dikembangkan pemerintah berbasis asistensi OECD untuk perbaikan ekonomi. Kebijakan dibuat untuk pembenahan badan usaha milik negara (BUMN), survei ekonomi, perpajakan, anti-rasuah, lingkungan, hingga public procurement sebagai modal handal memenuhi syarat keanggotaan.
Sekaligus menjadi anggota BRICS atau OECD sesungguhnya bukanlah merupakan pilihan sulit karena sama-sama menguntungkan. Sebab itu, pemerintah tak sedang berposisi dilematis ibarat memakan buah simalakama.
Bukankah begitu?
