Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa permasalahan polusi udara berdampak kepada keuangan BPJS Kesehatan.
Penyebabnya, badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan itu harus menghabiskan dana sedikitnya Rp10 triliun untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan.
Hal ini disampaikannya usai melakukan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait dengan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8/2023).
"Kami bisa melaporkan bahwa dari keenam penyakit yang disebabkan gangguan pernapasan ini membebani BPJS hingga Rp10 triliun," katanya dalam konferensi pers di kantor presiden, Senin (28/8/2023).
Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa sejauh ini polusi udara telah memicu enam penyakit khususnya di kawasan Jabodetabek, mulai dari pnemumonia atau infeksi paru, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
Alhasil, dia menyebut sepanjang 2023 Kementerian Kesehatan mencatatkan ada tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia. Menurutnya, dari tiga penyakit tersebut total biaya pengobatannya mencapai Rp8 triliun.
Baca Juga
Budi pun mengamini bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa polusi udara menjadi momok utama, yakni 24—34 persen temuan yang ada dari 3 penyakit utama tersebut berasal dari polusi udara.
Oleh sebab itu, Budi pun mengimbau masyarakat Jabodetabek agar kembali menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
Bahkan, dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis dengan kategori KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.
