_1692885676.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan menyinggung soal polusi udara. Dia ingatkan pentingnya transportasi umum yang bermanfaat untuk masyarakat untuk mengatasi masalah polusi udara.
Awalnya, dia menjelaskan negara mempunyai dua tangan yaitu birokrasi dan korporasi. Keduanya sama-sama punya tujuan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat.
"Ada aktivitas-aktivtas yang tidak bisa dipakai dengan tangan birokrasi, [maka] pakai tangan korporasi," jelas Anies di acara Bicara Kebudayaan: Kini dan Nanti di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2023).
Dia mencontohkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun transportasi umum tidak memakai birokrasi (dalam hal ini Dinas Perhubungan) melainkan memanfaatkan korporasi yaitu PT Transjakarta yang sahamnya 100 persen dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kenapa? Supaya dia bisa memiliki keleluasaan di dalam berinteraksi dengan pihak manapun, karena dia sebagai entitas tidak dituntun menghasilkan profit [keuntungan]. Dia dituntut menghasilkan manfaat, benefit, bukan profit," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menjelaskan berbagai manfaat dari kendaraan umum massal yang digagas Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transjakarta. Salah satunya, klaim Anies, polusi udara yang menurun.
Baca Juga
"Benefitnya adalah lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Konsekuensinya apa? Polusi akan turun, interaksi warga akan meningkat, subsidi BBM akan turun karena orang akan menggunakan kendaraan umum," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan pentingnya pemerintah memandang rakyatnya sebagai pemilik negara bukan sebagai konsumen. Dengan demikian, pemerintah tak membuat kebijakan yang hanya mencari keuntungan meterial melainkan agar bermanfaat untuk rakyat banyak.
"Jadi bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang," kata Anies.
Sebagai informasi, belakangan masalah polusi udara memang semakin meresahkan masyarakat terutama yang ada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memanggil jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
Kepala Negara menilai bahwa kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat sangat buruk. Apalagi, dia melihat bahwa pada Sabtu (12/8/2023) kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
“Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi polusi di Jabodetabek kian memburuk, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” tuturnya di Istana Negara, Senin (14/8/2023)
