Bisnis.com, JAKARTA -- Budiman Sudjatmiko bikin geger. Dia secara terang-terangan mendukung Prabowo Subianto. Padahal sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) dia harus tunduk dan patuh keputusan partai yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden alias capres.
Sikap 'mbalelo' Budiman itu membuat berang elite partai banteng. Apalagi deklarasi dukungan kepada Prabowo berlangsung di Jawa Tengah. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai 'kandang banteng', basis suara pemilih atau pendukung PDIP.
PDIP kemudian mengancam akan memecat Budiman. Dia juga dianggap sebagai pengkhianat karena tidak sesuai dengan jalur komando partai. Namun bukannya takut, Budiman justru menunggu sikap partai yang memberinya dua pilihan, mundur atau dipecat dari PDIP.
"Saya ini saya merasa bahwa saya PDI sejati. Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP, sudah pelajari ajaran Bung Karno sejak saya SMP secara serius. Jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya," ucap Budiman saat dihubungi, Senin (21/8/2023).
Budiman mengatakan bahwa ancaman pemecatan oleh PDIP tak akan mengubah perjuangan ideologi. Pemecatan itu, lanjutnya, hanya penghapusan status administratif. Namun demikian, dia belum mau memberi komentar terkait dua pilihan yang diberikan kepadanya: mundur atau dipecat dari PDIP.
Budiman menyatakan akan menunggu pemanggilan terlebih dahulu sehingga dirinya bisa memberikan penjelasan atas pernyataan dukungannya ke Prabowo beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Memang, sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya tak akan memberi toleransi lagi atas tindakan Budiman. Oleh sebab itu, PDIP hanya akan memberikan dua opsi kepada Budiman: antara keluar partai secara sukarela atau dipecat.
"Yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," jelas Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur, Balikpapan, Minggu (20/8/2023), dikutip dari rilis media PDIP.
Dia mengungkapkan, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan nasib Budiman pada Senin (21/8/2023). Meski demikian, pemberian sanksi itu tak jadi dilakukan.
Teman Satu Sel Kritik Budiman
Tak hanya PDIP, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto mengkritisi deklarasi dukungan politik Budiman Sudjatmiko kepada Prabowo Subianto.
Petrus bahkan menuding dukungan Budiman meneguhkan politik impunitas kepada calon presiden (capres) yang diduga pernah terlibat dalam kejahatan HAM pada masa lalu.
Dia menilai Budiman melakukan aksi tidak patut. Aksi tak patut Budiman pun menurutnya hanya menjadi pencuci dosa sejarah Prabowo di masa lalu.
"Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM. Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas,” kata Petrus dalam siaran resminya, Senin (21/8/2023).
Petrus adalah mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD), era ketika Budiman Sudjatmiko menjadi Ketua Umum. Petrus menolak retorika Budiman bahwa langkah yang diambilnya adalah tugas sejarah.
Apalagi Budiman menganggap Prabowo, sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan
Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.
"Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan sejarah. Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa. Padahal belum tentu juga Prabowo menang," tegas Petrus.
Gerindra Buka Pintu
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya membuka pintu apabila politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko ingin bergabung menjadi kader Partai Gerindra.
Muzani menjelaskan, Gerindra tak pernah menutup kesempatan untuk setiap warga negara yang ingin bergabung menjadi kader termasuk Budiman. Hanya saja, lanjutnya, orang itu harus menerima ketetapan yang ada di Gerindra.
"Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapapun, yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar/anggaran rumah tangga [AD/ART], calon presiden, manifesto perjuangan, dan seterusnya," jelas Muzani di Media Center Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).
