Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan tenggat kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 untuk mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan sebelum 1 September mendatang.
Indah Febrianti selaku Kepala Biro Hukum Kemenkes mengungkapkan hal tersebut berlaku pasca-penetapan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Masa Endemi, yang mengatur hubungan hukum peralihan dari pandemi ke endemi.
Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari pencabutan status pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 pada 21 Juni lalu, yang masih mengatur bahwa pengobatan pasien Covid-19 ditanggung negara.
“Sementara Permenkes ini baru keluar pada 4 Agustus. Waktunya cukup berjarak dari keluarnya Keppres,” katanya dalam konferensi pers daring, Senin (21/8/2023)
Dia menerangkan bahwa dalam rentang waktu tersebut, ruang pelaksanaan administrasi dan pengajuan petunjuk teknis klaim biaya telah diberlakukan, dan akan berakhir pada 31 Agustus mendatang.
Ini berarti jika terdapat pasien Covid-19 setelah 1 September, maka biaya pelayanan kesehatan ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah BPJS Kesehatan.
Baca Juga
“Sebelumnya, RS Covid-19 dapat mengajukan klaim sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sebagai informasi, status pandemi Covid-19 Indonesia telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu, usai WHO mengumumkan pencabutan status darurat Covid-19 satu bulan sebelumnya. Pencabutan ini secara resmi menandai transisi Indonesia menuju masa endemi.
