Bisnis.com, SEMARANG - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menerapkan hybrid working dan work from home (WFH) sebagai solusi meningkatkan kualitas udara di kawasan Jabodetabek dinilai sebagai kebijakan yang lucu dan aneh.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan, rencana yang disampaikan Jokowi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah polusi di Jabodetabek.
“Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh. Kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara?” kata Mirah dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (17/8/2023).
Menurutnya, kebijakan ini justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat.
Pasalnya, WFH dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang serta dapat menghambat pergerakan warga dan mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Implementasi rencana ini, lanjut dia, juga berpotensi membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Baca Juga
Melihat dampak yang ditimbulkan khususnya di sektor ketenagakerjaan, Mirah meminta pemerintah untuk melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit, sebelum memutuskan kebijakan WFH.
Jika terpaksa diberlakukan, Mirah meminta pemerintah untuk memastikan agar tidak ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi.
“Namun saat ini, tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara,” ujarnya.
Menurut catatan Bisnis, Selasa (15/8/2023), kualitas udara di Jakarta berada di angka 183 pada pukul 08.00 WIB, membuatnya menempati posisi pertama sebagai kota paling berpolusi udara yang tidak sehat menurut data IQAir.
Itu artinya, udara Ibu Kota tidak sehat untuk dihirup oleh masyarakat. Mengacu pada hal ini, Jokowi sudah memanggil jajaran menteri kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah untuk membahas masalah ini.
Dalam catatannya, salah satu penanganan kasus polusi yang mengkhawatirkan ini adalah dengan mendorong para pekerja untuk kembali menerapkan hybrid working dan work from home (WFH).
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” jelas Jokowi di Istana Negara, Senin (14/8/2023).
Selain hybrid working dan WFH, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kementerian/lembaga agar konsisten dalam menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil dengan segera beralih ke transportasi umum.
