Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan turut merespon terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan pidato Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketua PAN) itu pun menegaskan bahwa pertanyaan ‘arahan Pak Lurah’ tak memiliki korelasi dengan langkah politik partainya yang baru-baru ini mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto bersama partai Golkar.
Zulhas menegaskan bahwa tak ada arahan atau campur tangan Presiden dalam setiap urusan partai berlogo matahari putih itu.
“Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami, PAN dan Golkar mendukung Prabowo, ‘Apakah ada arahan Presiden?’ saya bilang dengan jelas tidak ada arahan apapun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Zulhas mengaku bahwa setiap pertimbangan partainya, termasuk mengarahkan dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) selalu berdasarkan pemikiran yang panjang diskusi yang rasional secara bersama-sama.
Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa atas pertimbangan yang dinilai sudah matang tersebut diyakini dapat memenangkan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Baca Juga
“Jadi sekali lagi sama sekali tidak ada arahan,” pungkas Zulhas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kelakar saat membacakan pidato Presiden RI tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengawali pidatonya dengan menyinggung politisi dan partai politik (parpol) yang masih belum mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lantaran belum mendapatkan arahan dari ‘Pak Lurah’.
“Saya sempat mikir. Siapa ‘Pak Lurah’ ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya saya jawab saja Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa dirinya memahami bahwa ‘Pak Lurah’ merupakan kode bagi sosok yang dapat menentukan siapa tokoh yang akan diusung untuk maju ke panggung pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Kendati demikian, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan Ketua umum (ketum) parpol atau sosok Ketua koalisi partai sehingga dia mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Undang Undang (UU) bahwa penentuan Capres dan Cawapres merupakan hak dari Parpol dan koalisi parpol.
“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan ‘paten-patenan’, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” tandas Jokowi
