Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua DPD: Lembaga Survei hingga Buzzer Medsos Giring Opini Jelang Pemilu 2024

Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menilai bahwa lembaga survei dan buzzer media sosial telah menggiring opini publik jelang Pemilu 2024.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah) dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti (kanan) memimpin Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) protes terhadap sejumlah lembaga elektabilitas hingga buzzer media sosial yang telah menggiring opini publik untuk memilih salah satu kandidat pasangan capres-cawapres Pemilu 2024.

Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menilai bahwa lembaga survei dan buzzer media sosial selama ini telah membuat demokrasi Indonesia makin mahal dan membuat masyarakat saat ini mengalami kebingungan untuk menetapkan sikap dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, lembaga survei belakangan ini kerap menggiring opini publik melalui angka yang telah dibuat, sementara para buzzer media sosial juga seringkali saling hujat dan melakukan puja-puji ke pihak yang mengorder buzzer.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi saling hujat atau puja-puji buta. Akhirnya rakyat pemilih disodorkan oleh realitas yang dibentuk sedemikian rupa," tuturnya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Presiden RI di Kompleks DPR RI, Rabu (16/8/2023).

Padahal, menurut LaNyalla, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar, penting dan mendesak daripada disibukkan dengan masalah politik dan biaya demokrasi yang mahal seperti negara barat.

"Indonesia seharusnya menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas dalam hadapi ledakan demokrasi penduduk usia produktif," kata LaNyalla.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper