Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin Berharap Penegakan Hukum Ditingkatkan Pada Sisa Masa Jabatan Jokowi

Kadin meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya untuk lebih meningkatkan penegakan hukum pada sisa masa jabatan. 
Akbar Djohan berbicara saat kunjungan ke kantor redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Senin (3/10/2022). Bisnis/Abdurachman
Akbar Djohan berbicara saat kunjungan ke kantor redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Senin (3/10/2022). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berharap agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi makin ditegakkan pada sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berakhir pada 2024. 

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan penegakan hukum masih menjadi isu krusial saat ini. Penegakan hukum yang lunak berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari kriminal, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga pariwisata.

Akbar juga menyatakan bahwa pemerintahan saat ini masih memiliki rapor merah yang harus diseleaikan sebelum masa jabatan pemerintah berakhir. Salah satu rapor merah pemerintah adalah perihal risiko keamanan yang masih sangat tinggi.

Keluhan masyarakat yang makin banyak akhir-akhir ini, dikarenakan adanya dugaaan kasus kebocoran data seperti BSI, paspor, hingga data kependudukan Dukcapil.

“Bagaimana upaya-upaya preventif agar tidak terulang,” ujar Akbar pada acara FGD “Harapan Dunia Usaha terhadap Pemerintah Mendatang”, pada Rabu (9/8/2023).

Akbar berpendapat jika pemerintah gagal dalam menekan angka kejahatan dan menegakan keadilan, maka stabilitas politik, keamanan, hingga reformasi-birokrasi dapat terancam.

“Dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, ini juga kaitannya pada keamanan, stabilitas politik, hingga reformasi-birokrasi,” ujar Akbar 

Sebelumnya, dalam survei yang bertajuk Harapan Dunia Usaha terhadap Pemerintah Mendatang disebutkan bahwa mayoritas pelaku usaha (25,8 persen) menjadi isu keamanan siber sebagai priortasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah mendatang. 

Perhatian mereka terhadap isu keamanan siber lebih tinggi dibandingkan dengan isu pemerataan jaringan (20,37 persen), literasi dan perilaku konsumen (19,63 persen), regulasi terkait ekonomi digital (19,14 persen) dan pengembangan ekosistem startup. 

“Keamanan cyber masih sangat lemah,” tulis dalam laporan Data Indonesia, dikutip Rabu (9/8/2023). 

Tidak hanya itu, mayoritas responden (47 persen) juga beranggapan bahwa pemerintah kurang serius dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper