Bisnis.com, JAKARTA - Seorang diplomat senior Amerika Serikat (AS) mengunjungi Niger untuk mendorong otoritas kudeta memulihkan pemerintahan demokratis, setelah penggulingan Presiden Mohamed Bazoum pada bulan lalu.
Wakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan bahwa dia mengadakan pembicaraan yang sulit dengan pemimpin militer Moussa Salaou Barmou dan tiga kolonelnya di Ibu Kota Niger, Niamey, pada Senin (7/8/2023).
Kunjungan itu menjadi perjalanan pertama pejabat AS ke Niger, pasca kudeta militer yang terjadi pada 26 Juli 2023.
Melansir Aljazeera, permintaan Nuland untuk bertemu dengan Bazoum dan Abdourahmane Tchiani yang memproklamirkan diri sebagai kepala pemerintahan militer telah ditolak.
Dia memberikan penilaian atas pembicaraannya dengan para pemimpin militer, dan menjelaskan menjadi pertemuan yang sulit.
“Mereka cukup tegas dalam pandangan mereka tentang bagaimana mereka ingin melanjutkan, dan itu tidak sesuai dengan Konstitusi Niger. Hari ini sulit, dan saya akan terus terang tentang itu," katanya.
Baca Juga
Nuland menegaskan kembali komitmen negaranya untuk merundingkan sebuah solusi terhadap konflik tersebut. Jika para pemimpin kudeta bersedia untuk kembali ke perintah konstitusional Niger, dia mengatakan bahwa AS siap untuk membantu.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengkonfirmasi telah melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta dan telah menekankan perlunya pemulihan Bazoum, pada Senin.
“Telah ada kontak langsung dengan para pemimpin militer yang mendesak mereka untuk menyingkir,” tambahnya.
Seperti diketahui, para pemimpin militer merebut kekuasaan di Niger, negara Afrika Barat yang terkurung daratan itu, dan menahan Bazoum, yang memicu kecaman internasional, pada 26 Juli 2023.
Sebuah blok regional Afrika memberlakukan sanksi terhadap Niger dan mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap otoritas baru jika Bazoum tidak kembali berkuasa, pada pekan lalu.
Akan tetapi, batas waktu telah berakhir pada Minggu, yang ditetapkan oleh Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) dan berakhir tanpa tindakan militer.
Namun otoritas kudeta yang menamakan dirinya Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air menutup wilayah udara negara untuk mengantisipasi konflik, dan berjanji untuk mempertahankan keutuhan wilayah.
Tchiani mencela sanksi ECOWAS sebagai ilegal dan tidak manusiawi, serta menolak upaya campur tangan dalam urusan internal negara di Niger.
