Bisnis.com, JAKARTA – Donald Trump menghadiri sidang pada Kamis (3/8/2023) atas dakwaan terhadap upaya membatalkan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2020, yang disebut sebagai konspirasi untuk menimbulkan ketidakstabilan jelang Pilpres 2024, agar dianggap tetap menjadi calon dari Partai Republik.
"Saya sekarang akan pergi ke Washington, DC untuk ditangkap karena menentang pemilu yang "korup, curang, dan dicuri"," tulis Trump di situs Truth Social, mengulangi apa yang disebut penasihat khusus Jack Smith sebagai "kebohongan" tentang pemilu 2020 yang menjadi pokok dakwaan terhadap Trump.
Ini merupakan kehormatan besar, karena saya ditangkap untuk Anda," kata Trump kepada pengikut media sosialnya, sebagaimana dilansir dari channelnewsasia, Jumat (4/8/2023).
Barikade pengamanan telah didirikan di sekitar Gedung Pengadilan E Barrett Prettyman di Washington, tempat berlangsungnya sidang, tidak jauh dari U.S. Capitol yang sempat diserbu oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021.
Polisi dan anjing pelacak turut siaga di luar pengadilan. Sejumlah wartawan dari berbagai media berkemah untuk mencari tempat di dalam area gedung pengadilan.
Trump mengajukan pengakuan tak bersalah pada sidang pukul 16.00 waktu setempat, di hadapan hakim Moxila Upadhyaya. Trump juga diambil sidik jarinya, tetapi tidak diambil fotonya.
Dakwaan terhadap Trump dan enam konspirator lain (yang tidak disebutkan namanya) mengenai hasil Pilpres AS 2020 ini merupakan dakwaan pidana ketiga yang dihadapi Trump sejak Maret.
Ini juga merupakan kasus paling serius yang dapat menggagalkan upaya Trump untuk kembali ke bursa calon presiden.
Sebelumnya, melalui unggahan di Truth Social, dia mengecam dugaan "persenjataan yang belum pernah terjadi sebelumnya" dari Departemen Kehakiman, menuduh Presiden Joe Biden berusaha untuk menuntutnya dengan "sebanyak mungkin kejahatan yang dapat dibuat."
"Tetapi sebentar lagi, 2024 adalah giliran kita," tulis Trump.
Biden sendiri memilih bungkam atas permasalahan hukum Trump tersebut.
Ketika ditanya apakah dia akan mengikuti dakwaan Trump, Biden menjawab singkat, "Tidak".
Konspirasi untuk Menipu AS
Smith, mantan jaksa penuntut kejahatan perang di Den Haag, mengungkap dakwaan Trump setebal 45 halaman yang menuduhnya melakukan konspirasi untuk menipu AS dan berusaha mencabut hak pemilih Amerika, dengan klaim palsu Trump bahwa dia memenangkan Pilpres AS pada November 2020.
"Tujuan konspirasi itu adalah untuk membatalkan hasil sah Pilpres 2020 dengan menggunakan klaim penipuan pemilu yang sengaja dibuat-buat," kata dakwaan tersebut.
Smith mengaitkan tindakan Trump tersebut dengan serangan di Capitol, yang disebutnya sebagai "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam demokrasi Amerika."
"Itu dipicu oleh kebohongan," kata Smith.
Trump sudah dijadwalkan untuk diadili di Florida pada Mei tahun depan, dengan tuduhan bahwa dirinya membawa dokumen rahasia pemerintah ke perkebunan Mar-A-Lago miliknya di Florida dan menolak untuk mengembalikannya.
Mantan presiden yang menghadapi dua kali upaya pemakzulan itu juga menghadapi dakwaan pidana di New York karena diduga membayar uang suap menjelang pemilu kepada seorang bintang film dewasa.
Trump sendiri mengaku tidak bersalah atas kedua kasus tersebut.
Kembali Gedung Putih?
Dakwaan baru tentang konspirasi ini meningkatkan kemungkinan Trump untuk terlibat dalam proses hukum menjelang kampanye presiden yang sengit.
Plot tersebut diduga termasuk upaya untuk menekan Mike Pence, yang ketika itu menjawab sebagai calon wakil presiden, agar membuang suara electoral college pada sesi gabungan Kongres 6 Januari untuk mengesahkan kemenangan Biden, yang akhirnya ditolak Pence.
Meskipun dakwaan Trump akan dilakukan di hadapan hakim, kasus sebenarnya akan disidangkan oleh Hakim Pengadilan Distrik AS, Tanya Chutkan.
Chutkan, 61 tahun, melawan Trump pada tahun 2021 ketika dia mengajukan gugatan yang menegaskan hak istimewa eksekutif untuk memblokir dokumen agar tidak diserahkan ke komite kongres yang menyelidiki serangan di Capitol.
Sebagai presiden, Trump berusaha dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena menyalahkan Biden atas Ukraina dan atas peristiwa 6 Januari, dan dibebaskan oleh Senat dua kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
