Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan akan membawa tiga gagasan untuk pengembangan UMKM dalam negeri apabila dipercaya menjadi orang nomor satu di Indonesia selanjutnya.
Anies mengatakan, tiga gagasan ini sudah pernah dirinya coba ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022. Pertama, mengubah regulasi-regulasi yang menghambat pertumbuhan UMKM.
Dia mencontohkan, dahulu di Jakarta penerbitan IUMK (izin usaha mikro kecil) tidak bisa apabila alamatnya bukan di zona untuk usaha. Padahal, lanjutnya, definisi usaha pada tahun 80-an atau 90-an sudah tak cocok untuk masa kini.
Kini, orang-orang bisa membuat katering di rumah lalu dijual online. Namun, mereka kesulitan untuk menjual itu kalau tidak punya izin usaha ataupun NPWP.
"Nah kemarin kita buat perubahan, regulasi itu diubah sekarang mereka jadi boleh mengerjakan selama itu kegiatan mikro kecil di rumah. Nah dengan cara begitu langsung muncul, jadi regulasi," jelas Anies di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).
Kedua, terkait akses pendanaan. Anies meyakini keinginan untuk memulai UMKM sangat banyak namun sering kali terkendala dengan faktor-faktor perizinan.
Baca Juga
"[Sehingga perlu] formalisasi sektor informal. Formalisasi bukan dalam artian usahanya harus di tempat yang besar, tapi mereka menjadi terdaftar dan kemudian punya akses itu [untuk pendanaan]," ucapnya.
Ketiga, kolaborasi antar UMKM dan pelaku usaha yang lebih besar. Anies ingin menyambungkan UMKM dengan pelaku usaha yang sudah lebih berhasil agar mereka ciptakan kemitraan untuk pelatihan hingga pendampingan.
"Itu juga kami kerjakan kemarin, jadi kebutuhan di sektor mikro itu bentuknya banyak dan tidak hanya diberi satu solusi untuk semua. Jadi pelatihan, pelatihannya juga beda-beda. Intinya itu, dan usahakan untuk mendorong agar kegiatan pemerintahan dan swasta sebanyak mungkin menggunakan produk UMKM," ungkapnya.
Anies juga akan menajak pelaku UMKM dan pemegang kepentingan yang bersinggungan untuk berbicara apabila ada permasalahan yang dihadapi. Bagaimanapun, lanjutnya, pelaku usaha punya kepentingan yang berbeda-beda.
"Duduk sama-sama, kemudian buat mekanisme yang fair [adil] untuk semuanya. Kami sering bilang jangan berpretensi seperti pihak yang tahu atas semua solusi, tapi pihak yang punya otoritas, tapi solusinya bisa datang dari mana-mana," ujarnya.
