Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengakui setiap dirinya mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan kerap kali di protes masyarakat.
Menurutnya dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak mudah untuk menyambut perubahan. Sebab, ketika kebijakan diterapkan di sektor ini maka jutaan orang akan terdampak, bingung hingga kesal.
Oleh karenanya, setiap Nadiem mengeluarkan kebijakan setidaknya akan mengalami protes, bahkan dengan nada bercanda Mendikbud menyebutkan ini sudah termasuk dalam SOP-nya.
"Tetapi yang membuat saya paling semangat adalah kalau kita bisa melewati fase ributnya dulu kan setiap kali saya membuat kebijakan ribut dulu kan itu juga jelas ini udah standar la, ini SOP-nya," kata Nadiem di Posbloc, Jakarta, dikutip Minggu (30/7/2023).
Dia juga mengklaim bahwa kebijakan yang paling bagus dan mulia seperti mendorong guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap saja menuai kritik.
Kendati demikian, dirinya tetap termotivasi untuk membuat perubahan setelah terjun langsung ke lapangan. Realitanya, kata Nadiem, dia menemukan fakta yang berbeda di lapangan dengan isu yang muncul di media sosial.
Baca Juga
"Jadi satu hal yang membuat saya termotivasi adalah saya menyadari serangan sosmed sama kondisi di lapangan itu tidak pernah sama jadi kalau saya turun langsung ngobrol dengan guru-guru dan kepala sekolah itu sangat berbeda isu-isunya dengan yang dikeluarkan di sosmed itu loh jadi saya suka tergelitik," jelas Nadiem.
Apalagi, dia mengapresiasi guru-guru di Indonesia terus bergerak ke arah kemajuan sepert berkontribusi banyak dalam platform merdeka belajar. Alhasil, founder Gojek ini takjub melihat semangat dari tenaga pendidikan di Indonesia dalam melayani muridnya.
"Ada api yang susah dipadamkan, sejak momen itu terjadi next step-nya belajar-belajar dan belajar, sehingga itu platform merdeka belajar telah digunakan oleh lebih dari 2,6 juta guru itu aplikasi tempat belajar yang lebih keren lagi materi bukan yang dikeluarkan Kementerian tapi puluhan ribu konten yang diupload oleh guru-guru," pungkasnya.
