Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa kode yang biasa digunakan pada kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Teranyar, kasus penanganan perkara di Mahkamah Agung menjerat Sekretaris MA Hasbi Hasan.
Pada konferensi pers, Rabu (12/7/2023), Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan setidaknya ada dua kode yang digunakan oleh para oknum pada kasus tersebut.
Kode tersebut di antaranya digunakan untuk menyamarkan komunikasi terkait dengan transaksi imbalan dari pemberi ke penerima suap, sekaligus skenario pengawalan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA.
Kode pertama yang diungkap Firli yakni kode yang digunakan oleh pemberi suap, yaitu debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka yang menginginkan adanya pengawalan kasasi jaksa ke MA.
Heryanto, yang kenal baik dengan bekas Komisaris PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk. atau Wika Beton Dadan Tri Yudianto, berkomunikasi untuk memastikan adanya imbalan untuk pengawalan kasasi di MA. Dadan disebut menjadi penghubung antara Heryanto dan Hasbi Hasan, yang memilik pengaruh besar di MA.
"Ada kesepakatan antara HT [Heryanto Tanaka] dan DTY [Dadan Tri Yudianto], yang berikutnya DTY juga akan turut mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian fee memakai sebutan 'suntikan dana'," terang Firli, dikutip Kamis (13/7/2023).
Baca Juga
Kode kedua yakni yang digunakan oleh Heryanto dan kuasa hukumnya, Theodorus Yosep Parera, guna memastikan adanya penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA. Salah satunya yakni Hasbi, selaku Sekretaris MA.
Pengawalan oleh Hasbi bertujuan untuk memastikan beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan oleh MA.
"Dari beberapa komunikasi antara HT dan TYP [Theodorus Yosep Parera], terdpaat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan menggunakan istilah 'jalur atas dan jalur bawah' yang dipahami dan disepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah yang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di MA satu di antaranya HH [Hasbi Hasan]," papar Firli.
