Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan akan memilih skema pendanaan murah hingga Rp12 triliun yang ditujukan untuk menggenjot cadangan pangan di Tanah Air.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan yang diadakan oleh Kepala Negara di Istana Negara, Senin (10/7/2023).
“Jadi yang sudah disiapkan penjaminannya Rp3 triliun, tetapi dari Rp3 triliun itu kan kalau di retail kita biasanya pakai turnover, mungkin kalau 3 kali turnover atau 4 kali berarti bisa sampai Rp12 triliun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/7/2023).
Arief menjelaskan bahwa fasilitas yang digunakan untuk membentuk cadangan pangan, khususnya beras ini akan ditunjukan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD).
Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan menjadi penjamin agar bank-bank pelat merah dapat menyalurkan dana murah kepada holding BUMN pangan tersebut.
Meski begitu, dia menjelaskan bantuan pendanaan ini tidak diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan dalam bentuk pinjaman yang dijamin Menteri Keuangan (Menkeu) yang diberikan kepada Bank Himbara.
Baca Juga
“Nah, nanti mungkin dalam waktu dekat Bu Menteri Keuangan (Menkeu) akan mengundang Menteri BUMN, Badan Pangan Nasional, juga nanti ada Perum Bulog dan ID Food untuk ritel,” imbuhnya.
Dia memerinci bahwa batas kredit ditetapkan mencapai Rp3 triliun, dimana Bulog sebelumnya mendapat pinjaman Rp1 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kemudian, dari bunga yang ditetapkan mencapai 4,75 persen itu tetap ada subsidi yang diberikan. Alhasil, nantinya yang dibayarkan perusahaan BUMN di bidang pangan lebih sedikit.
“Bunganya ada subsidi sekitar 4,75 persen, jadi yang akan dibayarkan oleh BUMN di bidang pangan itu kurang lebih 3—4 persen dari biasanya 8—10 persen, tergantung rate dari Himbara," ucapnya.
