Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menentukan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang mendampinginya pada Pilpres 2024.
Gerindra yang merupakan partai pimpinan Prabowo dan PKB susah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sejak Agustus 2022. Namun, hingga kini mereka belum menentukan secara sah siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.
Prabowo sendiri mengklaim PKB sudah mempercayakan dirinya untuk maju sebagai capres. Oleh sebab itu, untuk kursi cawapres akan ditentukan oleh PKB.
"Kalau mereka dukung saya sebagai capres, ya mereka akan menentukan siapa cawapres. Kan begitu," ungkap Prabowo usai pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023).
Prabowo meyakini penentuan capres-cawapres KKIR tidak akan simpang siur. Namun, dia menekankan bahwa keputusan capres-cawapres adalah krusial yang perlu diputuskan dengan serius.
"Ya ini [capres-cawapres] keputusan yang besar bagi negara dan bangsa, kami rundingkan dengan seksama. Kami kan mau mendapat sesuatu yang benar-benar tepat," jelas sosok yang juga masih aktif menjabat Menteri Pertahanan ini.
Baca Juga
Ketika dikonfirmasi di lain kesempatan, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengaku Prabowo memang kerap menyampaikan hal serupa setiap kali bertemu dengan Cak Imin dan pihak PKB.
"Jadi menyerahkan sepenuhnya ke Gus Muhaimin, [soal penentuan] cawapres. Mau dipakai sendiri, mau dipakai ke orang lain," ungkap Huda usai pertemuan Prabowo dan Cak Imin di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2023).
Dia pun menggarisbawahi bahwa menurut amanat muktamar PKB, Cak Imin harus maju pada Pilpres 2024. Oleh sebab itu, menurutnya, kursi cawapres pasti akan dipakai Cak Imin.
Meski demikian, dia mengakui ada partai politik lain yang ingin bergabung ke KKIR namun ingin posisi cawapres. Huda mengatakan, jika ingin bergabung ke KKIR maka partai politik itu harus menerima tawaran selain posisi cawapres, entah itu posisi menteri atau lainnya.
"Masih banyak power sharing, di kabinet atau tempat lain," ujarnya.
