Bisnis.com, JAKARTA - Plt Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto menyatakan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2023.
Dia menyatakan, bahwa dalam rancangan RPJPN tersebut terdapat 5 sasaran utama. Salah satu dari 5 sasaran utama tersebut adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia dengan indikator human capital index (HCI).
"Human capital index kita saat ini sekitar 0,54, tahun 2045 kita bercita-cita kita targetkan menjadi 0,73, angka 0,73 tersebut itu angka yang saat ini negara-negara maju miliki rata-rata sekitar 0,74," katanya, dalam webinar, pada Rabu (5/7/2023).
Menurutnya, saat ini Uni Emirat Arab memiliki HCI sekitar 0,75, negara tetangga Singapura 0,77, rata-rata negara maju 0,74 dan Indonesia ingin menuju ke 0,73.
"Kita memiliki optimisme untuk bisa mencapai itu karena cita-cita kita nanti akan jadi negara setara negara maju. Human Capital Index ini salah satu indikator yang bisa menggambarkan tentang potensi kualitas dan produktivitas sumber daya manusia kita di masa depan," lanjutnya.
Dia menjelaskan ada 2 komponen utama, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada bagian pendidikan, pertama adalah HLS Harapan Lama Sekolah(HLS). Kedua, Harmonize Test Score ini yang saat ini menggunakan hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA).
Baca Juga
Bappenas mendukung agar dalam pengukuran Harmonize Test Score ini tidak lagi menggunakan PISA tapi menggunakan nilai hasil asesmen nasional," ucapnya.
"Kita bersama dengan Kemendikbud agar kita bisa menggunakan asesmen nasional sebagai proksi cara mengukur Harmonize Test Score tadi kepada Bappenas," lanjutnya.
Dia mengatakan selama satu dekade terakhir ini dalam menghitung kualitas pendidikan itu menggunakan hasil tes PISA yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dengan cakupan nasional yang tidak bisa menggambarkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
"Tentu hasil tes PISA ini akan menyulitkan bagi kita bagi pemerintah dan tentu juga semua stakeholders di bidang pendidikan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi kualitas pendidikan," katanya.
Menurutnya, asesmen nasional yang diinisiasi oleh Kemendikbud Ristek memiliki cakupan yang lebih luas di level provinsi nasional provinsi kabupaten kota, bahkan sampai level terendah sampai tingkat satuan pendidikan.
"Kemudian juga aspek yang di yang diukur juga jauh lebih holistik tidak hanya mengenai hasil kognitif skills tapi juga sikap perilaku kemudian juga terkait dengan budaya sekolah inklusivitas dan lain sebagainya," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan Bappenas, dengan konsep asesmen nasional seperti ini asesmen nasional bisa menjadi basis data dalam perencanaan pembangunan.
Lebih lanjut, dia menyatakan optimistis, akan menjadikan asesmen nasional ini sebagai salah satu indikator dalam RPJPN untuk 5 tahun yang akan datang.
"Dengan demikian maka ketika asesmen nasional menjadi indikator RPJPN, maka pemerintah daerah melalui RPJPN dan juga keturunannya itu juga harus menjadikan asesmen nasional sebagai salah satu indikator utama dalam pembangunan pendidikan," tambahnya.
Dia berharap upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah difokuskan pada pemenuhan indikator-indikator yang ada dalam asesmen nasional agar selaras dengan visi Indonesia 2045 mencapai HCI 0,73.
