Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa 185.000 rekrutan baru telah bergabung dengan tentara Rusia sebagai tentara kontrak profesional sejak awal tahun, saat Moskow mencoba untuk memperkuat pasukan yang telah menderita kerugian besar di Ukraina.
Melansir CNA, Rabu (5/7/2023), pada tahun lalu Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan angkatan bersenjatanya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta personel tempur, sebuah tugas ambisius yang dipersulit oleh banyaknya korban yang dirahasiakan jumlahnya dalam perang di Ukraina.
Bebragai poster yang mendesak warga untuk bergabung sebagai tentara kontrak terpampang di seluruh kota Rusia, dan iklan TV sering kali menyampaikan pesan yang sama.
"Menurut Kementerian Pertahanan, dari 1 Januari hingga 4 Juli, lebih dari 185.000 orang diterima di jajaran Angkatan Bersenjata, sekitar 109.000 di antaranya adalah cadangan, serta kategori warga negara lain yang dipanggil untuk melayani di bawah kontrak," kata Medvedev pada Selasa (4/7/2023).
Dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, dia mengatakan bahwa hampir 10.000 rekrutan baru telah bergabung pada pekan lalu sejak pemberontakan singkat oleh kelompok tentara bayaran Wagner, yang para pejuangnya diberi pilihan untuk mendaftar sebagai tentara reguler.
"Saya ingin secara khusus mencatat bahwa percobaan pemberontakan bersenjata tidak mengubah sikap warga untuk mengontrak layanan di zona operasi militer khusus," kata Medvedev mengacu pada konflik di Ukraina.
Baca Juga
Presiden Vladimir Putin memerintahkan "mobilisasi parsial" dari 300.000 cadangan pada September lalu. Hal ini mendorong ratusan ribu warga melarikan diri dari Rusia untuk menghindari dikirim berperang.
Kondisi ini membuat Putin mengatakan tidak perlu ada mobilisasi lebih lanjut.
Medvedev, yang ditunjuk awal tahun ini untuk berperan mengawasi produksi militer domestik Rusia, mengatakan bahwa pabrik-pabrik bekerja sepanjang waktu untuk memasok tentara di Ukraina.
Dia pun mengusulkan agar aset yang disita dari penjahat, termasuk kapal dan mobil berkecepatan tinggi, juga harus diserahkan kepada militer.
Ditegaskan, bahwa jaksa penuntut, dinas keamanan FSB dan badan-badan lain harus bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah untuk mentransfer peralatan tersebut ke pasukan kita secepat mungkin.
