Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi di atas 5 persen selama 6 kuartal berturut-turut.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan sidang Kabinet Paripurna terkait Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, di Istana Merdeka, Senin (3/7/2023).
“Sidang kabinet paripurna pagi ini, akan dibahas mengenai laporan semester I/2023 pelaksanaan APBN tahun 2023 dan kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi bertahan relatif tinggi di atas 5 persen dan selama 6 kuartal berturut ekon kita tumbuh di atas 5 persen,” katanya dalam forum tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia sebagai negara dengan growth upper middle income. Meski begitu, menurutnya, hasil tersebut merupakan bentuk dari proses pemulihan ekonomi yang cepat setelah sebelumnya Tanah Air turun menjadi Negara dengan growth lower income pada 2020 karena pandemi Covid-19
Kendati demikian, Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa situasi yang dihadapi pada paruh kedua 2023 tentunya tidak mudah, sebab semua pihak harus mewaspadai beberapa tantangan, mulai dari lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan.
“Aktivitas perdagangan yang saat ini melemah kelihatan dari ekspor kita menurun. kemudian berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat IMF, memberikan angka 2,8 persen, world bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD di 2,6 persen,” ujarnya
Baca Juga
Dia melanjutkan agar semua pihak juga waspada dengan kenaikan tingkat suku bunga global serta inflasi global yang juga relatif tinggi, sebab orang nomor satu di RI ini melihat apabila fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, maka akan berdampak terhadap berbagai indikator seperti konsumsi dan produksi.
“[Situasi ekonomi global] saat ini menujukan situasi yang mixed yang cukup positif tetapi juga ada yang melemah ini juga kita harus melihat secara hati-hati. Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis, utamakan kepentingan masyarakat, dan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat,” tuturnya.
Selanjutnya, dia juga mengimbau agar jajaran Menteri dan lembaga dapat mengantisipasi serta melakukan proteksi yang dibutuhkan agar pendapatan Negara tidak terganggu, apalagi menunjukkan tren negatif jika dibandingkan dengan semester I/2023.
“Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh, karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu, kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ucapnya.
Kemudian, Presiden asal Surakarta itu juga mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif pada semester II/2023, dimana diharapkannya kementerian/lembaga dapat menemukan formula yang tepat untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, menstabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.
“Terus jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi seusai target ini kunci, kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta agar seluruh pihak terkait dapat memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam Negeri serta memastikan semua program bantuan sosial (bansos) disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, dia juga mendorong hilirisasi industri dan infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau terus digalakkan oleh seluruh pihak yang ada.
“Jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” katanya.
Hati-Hati Beli Barang
Jokowi pun kembali menekankan agar kementerian/lembaga (K/L) makin hati-hati dalam pembelian barang, salah satunya dia sebutkan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, BIN, dan Kejaksaan lantaran dirinya menemukan adanya anggaran yang cukup besar di institusi tersebut.
“Karena angkanya saya lihat cukup besar, Rp29,7 triliun sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka Rp23,5 triliun. Kenapa saya sampaikan ini karena ini berdampak pada pemeliharaan perawatan pasti itu dan kelihatan ini pemeliharan di PUPR Rp14,9 triliun, pemeliharan di PU artinya pemeliharan jalan irigasi,” imbuhnya.
Dia menyebut bahwa pemeliharaan K/L dengan anggaran terlampau besar dapat membuat biaya APBN membengkak dan membebani keuangan Negara.
“Jangan sampai kita beli barang banyak banyak yang akhirnya, kalau manfaat maksimal tidak apa-apa, tetapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharan naik bisa Rp21,5 triliun ini harus coba dilihat lagi secara detail kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat,” tuturnya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta semua pihak agar mengantisipasi musim kemarau panjang, akibat El nino. Penyebabnya, meksipun sektor riil Tanah Air telah membangun ribuan lebih dari 5.000 embung dan 38 bendungan sudah selesai 38 yang ditargetkan menjadi 61 bendungan pada tahun depan, tetapi tetap menurutnya urusan pasokan air harus di kelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir ancaman yang ada, salah satunya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta seluruh pihak agar tetap menjaga stabilitas politik keamanan masyarakat dalam tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 agar berjalan dengan bai.
“Kawal terus penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepatnya khususnya di Nduga, Intan Jaya, dan kabupaten lainnya,” pungkas Jokowi.
