Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merasa kubu bakal calon presiden Anies Baswedan sengaja menciptakan narasi penjegalan karena tak punya prestasi yang bisa disampaikan.
Hasto menjelaskan, ciri pemimpin yang benar-benar berprestasi tak akan menciptakan narasi penjegalan meski selalu dihadapkan masalah.
"Sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian. Pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian," ujar Hasto dalam sela-sela Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).
Dia mengklaim, kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) kerap dijegal saat maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan juga calon presiden pada Pilpres 2014. Meski demikian, lanjutnya, Jokowi dan PDIP selalu fokus ke narasi kinerja bukan penjegalan.
"Ketika berpolitik berbasis kinerja, ketika berpolitik itu mampu menyerap aspirasi rakyat yang dituangkan dalam aspirasi kemajuan, maka itu akan mendorong rakyat untuk bergerak bersama. Terjadi bonding [keterikatan], kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.
Hasto meyakini masyarakat tak merasakan dampak kerja-kerja Anies selama jadi gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut sumur resapan tak berguna dan berbagai program Jokowi sebelumnya tak dilanjutkan Anies.
Baca Juga
Oleh sebab itu, dia membantah PDIP coba menjegal kubu Anies maju pada Pilpres 2024.
"Ya buat apa kami melakukan ganjalan? Karena rakyat sendiri sudah menceritakan kinerjanya," ucap Hasto.
Sebelumnya, Liaison Officer alias naradamping Anies Baswedan, Sudirman Said, menyatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sedang melakukan penguatan internal. Alasannya, koalisi pendukung Anies coba terus dijegal pihak eksternal.
"Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam berbagai bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi," ujar Sudirman dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).
Isu penjegalan Anies untuk maju ke Pilpres 2024 terakhir kali disampaikan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny mendapatkan informasi yang menyebut Presiden Jokowi telah mendesain Pilpres mendatang diikuti hanya dua paslon capres dan cawapres, tanpa Anies di dalamnya. Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya akan diseret ke KPK atas kasus korupsi.
Selain itu, Denny juga menyebut upaya boikot Partai Demokrat oleh Moeldoko juga disebutnya menjadi upaya lain penguasa menggagalkan Anies maju sebagai capres.
