Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan sikapnya tak akan berubah tetap cawe-cawe menjelang Pilpres 2024.
Secara tegas, Presiden Ke-7 Ri itu mengatakan dirinya akan dan harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara. Bahkan, menurutnya aksinya tersebut merupakan kewajiban moral dari pemimpin negara.
Hal ini dia sampaikan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
“Cawe-cawe saya sudah sampaikan, bahwa sudah menjadi kewajiban moral dan menjadi tanggung jawab moral bagi saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Jokowi tidak menjelaskan secara detail sikap cawe-cawe tersebut. Namun, hal tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menjamin keberlanjutan masa depan Negara. Khususnya, dalam menghadapi kegaduhan politik yang seringkali terjadi saat kontestasi politik berlangsung.
“Saya harus menjaga agar isu kepemimpinan nasional berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan Negara dan bangsa. Masa ada riak-riak yang membahayakan, tetapi saya disuruh diam, ya enggak lah,” pungkas Jokowi.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Negara mengartikan bahwa sikap cawe-cawenya adalah ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil saat bertemu dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore.
Di hadapan pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan keinginannya agar Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Presiden asal Surakarta itu juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free and fair. Presiden pun berjanji akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
Terakhir, Jokowi juga ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif artificial inteligence (AI), hingga black campaign melalui media sosial/daring.
