Bisnis.com, JAKARTA - Delapan dari sembilan fraksi partai politik (parpol) yang ada di parlemen atau DPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat akan memutuskan perkara uji materi sistem pemilu. Belakangan, MK diisukan akan menerima gugatan untuk penerapan sistem pemilu proposional tertutup, bukan terbuka seperti yang berlaku sekarang.
Menanggapi isu tersebut, delapan fraksi parpol parlemen pun melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (30/5/2023). Hasilnya mereka sepakat untuk meminta MK agar tak mengubah sistem pemilu.
Delapan fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya hanya PDI Perjuangan (PDIP) parpol perlemen yang tak ikut karena dukung penerapan sistem pemilu proposional tertutup.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Roberth Rouw menyatakan delapan fraksi parpol parlemen tak hanya meminta MK untuk dukung penerapan sistem pemilu terbuka namun juga Jokowi.
"Enggak cuman MK yang kami minta, kami minta juga presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan cuman harapan kita, tapi ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu hak rakyat," jelas Roberth saat konferensi pers delapan fraksi parpol DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Jokowi, lanjutnya, harus menyatakan pendapat atas polemik sistem pemilu. Dengan begitu, MK tak memberi putusan yang tak sesuai harapan rakyat banyak terkait sistem pemilu.
"[Jokowi] bersualah kepada MK agar MK tidak buat gaduh politik yang sudah kami jalani, sudah lebih dari setahun proses pemilu ini kami lakukan," ujarnya.
Roberth merasa tak masuk akal apabila MK memutuskan penerapan sistem pemilu proposional tertutup sebab tahapan pemilu sudah berlangsung setengah jalan. Menurutnya, MK hanya buat kegaduhan jika menerapkan sistem pemilu proposional tertutup pada Pemilu 2024
"Jadi sekali lagi kami mohon agar sebagai pimpinan tertinggi kepala negara ikut juga untuk memberikan dukungan agar MK tidak bermain-main," ucap Roberth.
