Bisnis.com, JAKARTA – Kritik bakal calon presiden Anies Baswedan soal pembangunan jalan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantik perdebatan panjang. Pihak pemerintah menampik, sementara kubu Anies membela.
Perdebatan bermula ketika Anies memberikan pidato politik di acara puncak Milad PKS ke-21 pada Sabtu (20/5/2023). Saat itu, Anies membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.
Anies mengatakan Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan. Namun, berbeda target penggunanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol atau jalan berbayar yang ternyata terpanjang selama era presiden mana pun.
"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," ujar Anies.
Namun, Anies mengkritik pembangunan jalan tol atau jalan berbayar pada era Jokowi tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tidak berbayar atau jalan non-tol.
Baca Juga
"Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer," jelasnya.
Anies pun membandingkan seluruh data itu dengan pembangunan jalan era pemerintahan SBY. Dia menerangkan, berbeda dengan Jokowi, SBY lebih fokus membangun jalan yang tak berbayar.
"Pada zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini [Jokowi] membangun jalan nasional sepanjang 590 km; di 10 tahun sebelumnya [era SBY] 11.800 km, 20 kali lipat," ungkapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa kedua infrastruktur itu, jalan berbayar dan gratis, sama-sama diperlukan untuk Indonesia. Meski begitu, Anies berpendapat seorang presiden dalam membangun infrastruktur seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya," ujarnya.
Dibantah PUPR dan Disindir PDIP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah klaim Anies soal pembangunan jalan pada masa pemerintahan Presiden SBY lebih masif dibandingkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan data yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dapat menjadi acuan terhadap pembangunan jalan baru.
Hedy menjelaskan, penambahan panjang jalan yang dicatatkan BPS merupakan data perubahan status jalan provinsi yang berubah jadi jalan nasional. Perubahan tersebut telah menambah panjang jalan nasional pada era pemerintahan SBY.
"Itu adalah jalan perubahan status, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru, yang disebut bahwa pembangunan jalan di zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi," kata Hedy di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Dia juga tidak menampik bahwa pada pemerintahan Jokowi juga banyak terjadi perubahan status jalan nasional. Meski demikian, klaimnya, sejak 2014 pemerintahan Jokowi terus membangun jalan nasional baru. Dia mengatakan panjang jalan nasional baru bertambah lebih dari 1.000 kilometer.
"Sekarang pembangunan jalan nasional sudah 1.150 kilometer zaman Jokowi dari 2014," kata Hedy di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, sepanjang tahun lalu telah dibangun jalan nasional baru sepanjang 468 kilometer.
Sementara itu, dari total pagu anggaran 2023 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR senilai Rp40,25 triliun, sebanyak Rp4,51 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembangunan jalan. Pada tahun ini, Ditjen Bina Marga menargetkan untuk membangun jalan nasional sepanjang 303,6 kilometer.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjungan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mau berbicara banyak terkait pernyataan Anies. Dengan nada sindiran, dia hanya mengatakan lebih baik Anies melihat hasil kerjanya saja selama memimpin Jakarta pada 2017 sampai 2022.
"Mas Anies suruh lihat Jakarta saja," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (12/5/2023).
Dibantah Kubu Anies
Salah satu partai politik pendukung Anies, Partai Demokrat kembali menyerang bantahan Kementerian PUPR. Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho merasa Kementerian PUPR coba mengaburkan masalah karena mengklaim Anies Baswedan salah memahami data BPS.
Irwan mengatakan, Kementerian PUPR seakan melarikan diskusi pada pembangunan jalan baru. Padahal, lanjutnya, fokus utama kritik Anies merupakan keberpihakan presiden kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Mengubah status jalan provinsi atau kabupaten jadi jalan nasional justru itu arti keberpihakan dan komitmen pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk menghadirkan jalan gratis untuk rakyat. Itu juga bagian dari membangun jalan,” ujar Irwan kepada Bisnis, Kamis (25/5/2023).
Menurutnya, jika jalan daerah statusnya naik jadi jalan nasional maka presiden berkomitmen untuk menanganinya dengan APBN. Dengan begitu, Irwan yakin jalan itu akan lebih bagus kualitasnya.
“Kalau ukurannya membangun jalan baru maka sangat sedikit pemerintah bangun jalan baru nasional. Kalau bangun tol itu pasti bangun jalan baru dan sangat banyak,” lanjut anggota Komisi V DPR itu.
Irwan mencontohkan, di daerah pemilihannya Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah pusat tak pernah membangun jalan nasional baru sejak Indonesia merdeka.
Sepanjang 1.700 kilometer jalan nasional di Kaltim, ujarnya, merupakan jalan-jalan dari HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hak Tanaman Industri), atau jalan kabupaten/kota juga provinsi yang ditingkatkan jadi jalan nasional.
“Perubahan status jalan daerah menjadi jalan nasional bukan hanya statusnya berubah, tapi pasti kemudian akan ditangani dengan APBN untuk ukuran dan kualitas standar jalan nasional,” ungkap Irwan.
Oleh sebab itu, dia berpendapat tak ada yang salah dengan pernyataan Anies yang sebut pembangunan jalan era SBY jauh lebih banyak dari era Jokowi.
Irwan berpendapat jika ingin melihat komitmen presiden per periode jabatan maka lihat penambahan panjang jalan nasionalnya—bisa bangun baru atau bisa rubah status. Menurutnya, itu menunjukkan keberpihakan presiden untuk menyiapkan jalan gratis untuk rakyat dengan kualitas baik.
“Itulah sebabnya selama delapan tahun ini kementerian tidak berani terlalu banyak mengubah status jalan kabupaten/kota dan provinsi menjadi jalan nasional karena tidak punya anggaran lebih untuk menanganinya,” klaim Irwan.
Sementara era SBY, lanjutnya, kemantapan jalan nasional sampai 93,95 persen dengan panjang jalan 12.478 km (2005-April 2015) sesuai SK Jalan Menteri PUPR.
“Bandingkan saja Jokowi bangun jalan nasional hanya 657 km [2015-2022] sesuai dengan SK Jalan Menteri PUPR dengan kemantapan jalan 91,81 persen,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Irwan berkesimpulan bahwa Jokowi fokus pada pembangunan jalan tol tapi lemah pada pembangunan jalan nasional dan daerah.
