Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam penentuan arah koalisi atau pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.
Din berpesan, sebaiknya Jokowi memastikan ajang pilpres berjalan secara adil dan jujur dari sibuk cawe-cawe masalah koalisi dan pencapresan. Menurutnya, tak baik pemegang kekuasaan menunjukkan sikap tak netral.
"Pemegang kekuasaan sekarang jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan. Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yg sebenarnya itu akan membuka praduga dari rakyat," ujar Din di kediamannya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
Jika seorang presiden secara aktif melibatkan diri dalam pencapresan maka masyarakat akan curiga ada maksud terselubung. Din takut akan banyak rumor negatif kepada Jokowi.
"Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga, jangan-jangan untuk menyelematkan kepentingan khususnya bisnis," jelasnya.
Dia pun meminta Jokowi agar tak membiasakan diri mengumpulkan para pimpinan parpol pendukung pemerintah di tempat yang difasilitasi negara. Apalagi, mereka bukan membicarakan kepentingan masyarakat.
"Sebaiknya presiden Joko Widodo itu jangan sering sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah. Jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu," ungkapnya.
Sebagai informasi, Jokowi mendapat banyak sorotan usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Apalagi, Jokowi akui mereka sempat bicara Pilpres 2024.
Beberapa pihak merasa Jokowi telah melanggar etika kepresidenan, salah satunya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Teranyar, Din Syamsuddin.
