Bisnis.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan meyakini ada pihak yang coba mengatur siapa kandidat yang boleh dan tidak boleh maju dalam ajang elektoral, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Anies berpendapat, dahulu orang didorong untuk maju dalam pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah. Namun, kini keadaan malah seakan berbalik.
"Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati walikota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak," ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Dia menegaskan, harus ada kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam hal memilih dan dipilih wakil serta pemimpin. Anies menuntut kebebasan itu harus ada jelang Pilpres 2024.
"Negara harus menjamin kemerdekaan, itu yang harus kita perjuangkan. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, rezim tangan besi sudah berhasil dijatuhkan pada 1998. Kini, 25 tahun kemudian Anies bingung masih ada tekanan untuk mencari kebebasan.
"25 tahun ketika kita memperjuangkan Reformasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh sebab itu Anies berjanji jika dipercaya memimpin Indonesia maka dirinya akan menjalankan pemerintahan sesuai semangat kemerdekaan yang tertera dalam UUD 1945.
"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintah yang kita bangun pemerintahan yang spirit yang ada di UUD 1945, bagaimana rakyat mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya," jelasnya.
