Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK berpendapat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya kemampuan jadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.
Sebagai informasi, JK dan AHY melakukan pertemuan pada Senin (15/5/2023) malam. Mereka berdialog sekitar 1,5 jam di kediaman JK, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Kalau Pak AHY pasti mempunyai kemampuan untuk itu [jadi cawapres Anies]," ujar JK saat menemui awak media usai berdialog dengan AHY.
Meski begitu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan tak punya kewenangan dalam menentukan pasangan untuk Anies pada Pilpres 2024. Menurutnya, hanya koalisi dan Anies sendiri yang berhak merumuskan pasangan terbaik untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden pada 2024.
Anies sendiri memang sudah diusung sebagai calon presiden (capres) oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Kalau secara teknis, secara ideal, itu [penentan cawapres untuk Anies] adalah kewenangan dari pada koalisi dan capres," ucap JK.
Di samoing itu, JK juga sepakat dengan Anies bahwa sebaiknya cawapres berasal dari dalam koalisi. AHY sendiri memang sosok dalam KPP yang paling kerap didorong jadi cawapres Anies, terutama dari pihak Partai Demokrat.
"Pak Anies sudah jelaskan sebaiknya cawapres itu dari anggota koalisi. Itu juga sudah sebenarnya suatu hal yang sudah menjadi bagian daripada kebijakan," ungkapnya.
Dia juga tak mau terang-terangan terkait isu pembicaraannya dengan AHY. JK hanya mengatakan dirinya dan AHY bicara soal Indonesia pada masa lalu, saat ini, dan ke depan.
"Kita tentu berbicara, silaturahim, bagaimana masa-masa lalu dan juga membicarakan tentang Indonesia ke depan. Itu saja," ungkapnya.
Sementara itu, AHY mengungkapkan dirinya banyak bicara soal ekonomi dan isu kesejahteraan bersama JK terutama soal tantangan utang negara yang semakin besar.
"Masyarakat kita hari ini banyak kesulitan, daya beli masyarakat yang menurun, dan ekonomi kita juga menghadapi tantangan-tantangan utang yang besar, yang harus dibayar oleh kita semua dan tentunya menjadi PR bagi para pemimpin dan pemerintahan selanjutnya," jelas AHY pada kesempatan yang sama.
Selain itu, mereka juga membahas demokrasi Indonesia dewasa ini. Menurut AHY, JK sepakat bahwa sebaik negara tak ikut intervensi urusan pemilihan presiden pada 2024 terutama soal dukungan ke salah satu capres tertentu.
