Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bakal melakukan pembahasan terkait dengan isu kerusakan infrastruktur jalan di Lampung yang belakangan ini menyita perhatian publik. Pembahasan itu dilakukan guna mengambil sikap, termasuk apabila adanya ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
Seperti diketahui, kerusakan parah di sejumlah ruas jalan provinsi di Lampung menyita perhatian publik belakangan ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai turun gunung untuk mengecek sendiri kondisi jalanan tersebut.
Namun demikian, KPK saat ini belum mengungkap apabila adanya laporan yang masuk terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Pimpinan mengatakan bakal membahas terlebih dahulu mengenai hal tersebut.
"Jadi KPK atau pun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi, karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, nanti akan dibicarakan bersama pimpinan tentang apa yang teman-teman sampaikan," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Salah satu indikasi tindak pidana korupsi yang dimaksud yakni apabila adanya unsur kerugian negara pada suatu peristiwa. Hal tersebut bisa dipastikan dengan melakukan audit di antaranya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apalagi jika suatu perkara melibatkan dana APBN atau APBD.
Akan tetapi, audit tersebut baru bisa dilakukan apabila suatu perkara sudah naik ke tahap penyidikan.
Baca Juga
Oleh karena itu, Johanis mengatakan bakal membahas hal tersebut terlebih dahulu bersama dengan pimpinan lainnya untuk mengambil sikap. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan, apabila memang ditemukan tindak pidana korupsi.
"Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin," ujar Johanis.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, sempat buka suara mengenai kerusakan pada jalanan di Lampung. Dia mengatakan KPK bakal turun tangan apabila ada laporan dari masyarakat mengenai hal tersebut.
Sebaliknya, Ghufron mengatakan lembaga antirasuah tidak bisa ikut campur apabila suatu permasalahan serupa tak memiliki indikasi unsur pidana korupsi.
"Artinya, kalau ada dugaan proyek yang sudah dilaksanakan ternyata belum lama [selesai] tetapi ceapt rusak, nah itu berarti ada kecurigaan tidak benar proyeknya. Baru KPK akan turun," ujarnya di sela konferensi pers, April 2023 lalu.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi belum lama ini memantau kondisi jalan di Lampung yang sebelumnya menyita perhatian publik lantaran rusak parah. Jokowi dan beberapa menterinya, termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memantau langsung kondisi jalan tersebut, Jumat (5/5/2023).
Usai memantau kondisi jalan yang rusak parah, Kepala Negara melalui pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih perbaikan jalan di Lampung dari pemerintah daerah. Dia mengatakan bakal secara khusus mengucurkan anggaran sekitar Rp800 miliar.
"Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan Provinsi, dan Bupati Wali Kota untuk jalan Kabupaten/Kota. Namun, [karena] situasi tertentu, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan seperti di Provinsi Lampung," tuturnya melalui akun instagram @Jokowi, Sabtu (6/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
