Bisnis.com, JAKARTA - Pada hari Senin (1/5/2023), pemadaman listrik terjadi di bandara utama Filipina. Akibatnya terjadi penundaan dan pembatalan penerbangan disaat diperkirakan adanya lonjakan penumpang setelah libur panjang.
Mengutip dari pemberitaan Bloomberg, dalam pernyataan Otoritas Bandara Internasional Manila, diketahui bahwa sejauh ini sebanyak 40 penerbangan domestik telah dibatalkan di Terminal 3 bandara di ibu kota Manila yang melayani penerbangan internasional dan domestik.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan pemulihan listrik segera.
“Pasokan listrik cadangan saat ini memasok listrik ke fasilitas penting yang memungkinkan sistem komputer maskapai penerbangan dan imigrasi berfungsi sebagian dan memungkinkan pemrosesan penumpang yang masuk dan keluar,” ujar pihak otoritas bandara.
Pihak otoritas bandara sendiri juga sedang menyelidiki penyebab padamnya listrik yang dimulai pada pukul 00.05 waktu setempat atau jam 00.05 WIB.
Sebagai catatan, pemadaman ini terjadi empat bulan setelah kegagalan listrik yang memaksa otoritas menutup ruang udara negara Asia Tenggara tersebut pada Tahun Baru, yang mempengaruhi sekitar 600 penerbangan dan mengepung sekitar 65.000 penumpang.
Baca Juga
Selain itu pada hari ini, hari Senin (1/5/2023) merupakan hari libur nasional di Filipina, dan banyak yang diharapkan akan terbang kembali ke Manila setelah akhir pekan libur panjang.
Kantor komunikasi Marcos melalui cuitan di Twitter mengatakan bahwa sang presiden telah memerintahkan Menteri Transportasi Jaime Bautista untuk segera memulihkan pasokan listrik di terminal bandara yang terkena dampak, sambil membantu penumpang yang terkena dampak,
Dalam halaman Facebooknya, Cebu Pacific Air telah memberi tahu penumpang untuk mengharapkan penundaan dan pembatalan pada beberapa penerbangannya.
Sebelumnya, mengutip dari Bloomberg, diketahui bahwa pada minggu lalu enam konglomerat terbesar Filipina menghidupkan kembali proposal untuk meningkatkan Bandara Internasional Ninoy Aquino, dengan mengajukan rencana senilai US$1,8 miliar atau setara dengan Rp26 triliun kepada pemerintah, untuk memodernisasi dan meningkatkan kapasitasnya.
