Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat rata-rata realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) sampai 24 April 2023 hanya mencapai 10,89 persen dari pagu APBD 2023.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa khusus di Pulau Jawa, realisasi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) tercatat paling tinggi dengan angka sebesar 24,11 persen dengan persentase realisasi pendapatan mencapai 29,92 persen.
Sementara itu, realisasi belanja provinsi di Jawa paling rendah adalah Jawa Tengah. Serapan anggaran Jateng berada jauh di bawah Jawa Barat dengan persentase 6,4 persen dan realisasi pendapatan daerah sebanyak 10,96 persen.
Tak hanya Jabar, kinerja serapan anggaran Jateng ini juga di bawah empat provinsi lainnya. Banten misalnya serapan anggarannya mencapai 18,86 persen dengan persentase pendapatan sebanyak 23,17 persen. DI Yogyakarta realisasi belanjanya mencapai 12,16 persen dengan total realisasi pendapatan mencapai angka 20,68 persen.
Sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Timur sebenarnya senasib dengan Jateng karena realisasinya berada di bawah rata-rata nasional. Realisasi belanja DKI Jakarta hanya sebesar 9,19 persen. Stabilitas anggaran Jakarta tertolong karena realisasi pendapatannya mencapai 15,45 persen.
Adapun Jawa Timur realisasi belanja daerahnya hanya 7,82 persen dengan total capaian pendapatan mencapai 15,47 persen.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa hingga Maret 2023, belanja APBD telah mencapai Rp116,04 triliun. Jumlah itu setara dengan 10,2 persen dari pagu belanja APBD senilai Rp1.141,5 triliun.
Dari segi nilai, realisasi belanja daerah sepanjang tahun berjalan tercatat tumbuh 5,9 persen (year-on-year/YoY), karena pada Maret 2022 realisasinya Rp109,6 triliun. Namun, pada 2022 juga realisasinya sama-sama 10,2 persen terhadap pagu.
"Artinya pemda baru belanja 10,2 persen dari total APBD. Ini lebih rendah dari belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai sekitar 16 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Rabu (19/4/2023).
