Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh. Mahfud MD menginstruksikan semua kantor pemerintahan untuk menunda pelaksanaan Halalbihalal Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023.
Instruksi itu dikeluarkan Mahfud MD selaku Menteri PANRB Ad Interim melalui unggahan di akun Instagram resmi, @mohmahfudmd, Senin (24/4/2023), dalam postingannya tersebut, Mahfud menginstruksikan agar kegiatan Halalbihalal ditunda hingga pekan kedua setelah Lebaran.
"Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/Polri, jika merencanakan Halalbihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," ungkap Mahfud dalam unggahannya.
Secara spesifik Mahfud meminta agar kantor-kantor pemerintahan meniadakan acara Halalbihalal, reunian dan sejenisnya hingga tanggal 2 Mei 2023.
"Pada pekan pertama (tangga 24 April - 1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara Halal Bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), baru boleh mulai diadakan," lanjut Mahfud.
Mahfud juga mengatakn surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan pulang guna menghindari kepadatan pada gelombang pertama puncak arus balik yang diprediksi akan jatuh pada hari ini, Senin (24/4/2023) dan besok, Selasa (25/4/2034).
Jokowi menyebut aturan tersebut khususnya berlaku untuk ASN, TNI - Polri, hingga pegawai BUMN.
"Menghindari puncak arus balik dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali dari mudik setelah 26 april 2023. Ketentuan ini berlaku bagi ASN, TNI- Polri,dan pegawai BUMN," jelasnya dalam keterangan pers yang dipantau secara virtual, Senin (24/4/2023).
Pasalnya, Jokowi menambahkan, puncak arus mudik 2023 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Dengan demikian, arus balik Lebaran 2023 juga akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.
Karenannya, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut.
