Bisnis.com, JAKARTA -- Komunikasi politik belakangan ini terjadi cukup intens. Sejumlah elite politik terus melakukan manuver. Mereka saling berkunjung dan membicarakan potensi koalisi untuk menghadapi Pemilu maupun Pilpres 2024.
Isu yang belakangan ini santer terdengar adalah wacana pembentukan koalisi besar. Anggota koalisi ini rencananya berasal dari gabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR (Gerindra dan PKB) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari tiga partai yani Partai Golkar, PAN, dan PPP, serta PDI Perjuangan (PDIP) kalau jadi.
PDIP tanpa koalisi besar, sejatinya bisa mengusung calon presiden tanpa harus koalisi. Namun jika melihat konstelasi politik yang terjadi baru-baru ini, partai banteng sepertinya mencoba melobi partai-partai, salah satunya bergabung dalam koalisi besar.
Itu artinya, mayoritas anggota koalisi nantinya adalah pendukung pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi, minus NasDem yang memilih mendukung Anies Baswedan. Wajar jika kemudian banyak pihak menuding ada peran Jokowi dibalik wacana pembentukan koalisi jumbo.
Namun demikian, andai koalisi ini benar-benar terwujud sejumlah tantangan telah menanti di depan mata. Pertama, menyatukan pandangan partai anggota koalisi yang secara praktik memiliki perbedaaan platform. Kedua, pekerjaan rumah mengenai capres dan cawapres yang akan mereka usung dalam konstestasi Pilpres 2024 mendatang.
Sekadar catatan, hampir setiap koalisi telah menetapkan calon presidennya masing-masing. KIB misalnya, memiliki banyak bakal capres salah satunya Airlangga Hartarto. Koalisi Gerindra dan PKB telah mengerucut kepada sosok Prabowo Subianto. Elite PKB bahkan beberapa kali menegaskan menyambut wacana koalisi besar tersebut, asal urusan capres pencapresan mereka yang menentukan.
Baca Juga
Sebaliknya, kalau PDIP turut serta, masalah penunjukkan capres akan menjadi lebih pelik lagi. Akan terjadi hubugan yang tidak setara antara anggota koalisi. Apalagi, partai bersimbol banteng gemuk itu telah berulangkali menegaskan keinginannya untuk mengusung kadernya sendiri sebagai capres.
Di PDIP ada sosok Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Ganjar bahkan menjadi pemuncak elektabilitas di sejumlah lembaga survei. Sementara dari internal calon anggota koalisi besar, paling hanya Prabowo yang bisa menandingi elektabilitas Ganjar. Itu artinya, kalau melihat kans politik dan statistik yang terjadi, paling rasional koalisi besar ya mengusung pasangan Prabowo-Ganjar atau sebaliknya.
Tetapi upaya inipun akan sulit karena bagaimanapun Prabowo telah ditetapkan sebagai capres dari Gerindra. Sedangkan di sisi PDIP, mereka juga ngotot ingin mengusung kadernya sebagai capres. Memasangkan Prabowo-Ganjar atau sebaliknya berarti akan menghilangkan ego politik PDIP dan Gerindra. Apakah kedua partai politik itu rela?
Nah kalau sudah jadi seperti ini, mungkin pernyataan politikus Partai Golkar, Dave Laksono ada benarnya. PDIP mending mengusung calonnya sendiri dan biarkan koalisi besar berjalan. "Kita akan berjalan sesuai dengan konsep kerja yang kita miliki,"
