Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Derek Chollet menegaskan bahwa dukungan dan pasokan senjata oleh Rusia untuk junta Myanmar membuah kawasan Asia Tenggara goyah.
Melansir Channel News Asia, Jumat (24/3/2023), dia mengatakan bahwa dukungan Rusia untuk militer Myanmar tidak dapat diterima dan membuat situasi tidak stabil.
Pasolan senjata oleh Rusia justru memicu konflik yang telah menjadi bencana bagi negara tersebut.
AS pun prihatin dengan dampak krisis yang meluas di Myanmar sejak kudeta pada 2021, peningkatan hubungan junta dengan Rusia, yang dapat mendirikan pangkalan militer di negara itu, kata Chollet, Kamis (23/3/2023).
“Siapa pun yang berbicara dengan Moskow perlu memberi tahu bahwa dukungan militer mereka yang berkelanjutan untuk junta tidak dapat diterima. Ini membuat tidak stabil,” katanya dalam sebuah wawancara selama perjalanannya ke Asia Tenggara.
"Dan itu bukan hanya masalah bagi Myanmar, ini masalah bagi wilayah ini.”
Baca Juga
Kutuk Rusia
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif, dengan sekitar 1,2 juta orang terlantar akibat pertempuran, menurut PBB, ketika militer berusaha untuk menghancurkan perlawanan terhadap pemerintahan.
Aktivis dan pakar PBB mengutuk Rusia, kekuatan besar pertama yang menyuarakan dukungan untuk junta, serta China, karena memasok senjata ke militer yang mereka tuduh melakukan kekejaman sistematis terhadap warga sipil.
Adapun, junta mengatakan sedang memerangi "teroris".
"Apa yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir adalah hubungan militer yang terus berkembang," kata Chollet.
"Saya lebih khawatir sekarang tentang pasokan senjata yang masuk ke Myanmar dari Rusia."
Rusia telah menjadi sekutu terdekat Myanmar sejak kudeta dan saat Barat meningkatkan sanksi terhadap kedua negara.
Menteri pertahanan dan diplomat tinggi Rusia telah mengunjungi Myanmar, sementara Kepala Junta Min Aung Hlaing telah berkunjung ke Rusia beberapa kali sejak 2021 dan diberi gelar doktor kehormatan.
Chollet mengatakan pemerintahan Joe Biden melihat krisis di Myanmar sebagai "ancaman paling akut" di Asia Tenggara, termasuk ketidakstabilan, kejahatan lintas batas, dan narkotika ilegal.
Dia mengatakan, AS mendukung upaya diplomatik Asia Tenggara di Myanmar dan bekerja dengan negara-negara tersebut untuk melibatkan oposisi demokratis.
"Kami percaya bahwa negara lain harus melakukan hal yang sama ... bahwa mereka harus terlibat," tambahnya.
Dia juga mengatakan, negara-negara di kawasan itu telah menyatakan kecemasan tentang ketegangan AS-China.
"Kami ingin menangani hubungan ini secara bertanggung jawab, kami ingin menempatkan pembatas di area kami memiliki perbedaan," kata Chollet.
"Kami tidak takut dengan persaingan. Akan ada area hubungan yang akan konfrontatif, karena pada dasarnya kami tidak setuju, seperti tentang masa depan Taiwan."
