Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPATK Pastikan Informasi Yang Diberikan ke Kemenkeu Terkait TPPU

PPATK memastikan informasi yang mereka berikan ke Kementerian Keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Menkeu Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana  dan Menkopolhukam Mahfud MD melakukan konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Senin (20/3/2023).
Menkeu Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD melakukan konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Senin (20/3/2023).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan hasil analisis (HA) atau hasil pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Kementerian Keuangan memuat informasi terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Ivan bahkan menjelaskan bahwa jika laporan analisis dan pemeriksaan PPATK tidak mengandung informasi mengenai pencucian uang, pihaknya tidak akan menyampaikannya ke pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

"Jika keluar sebagai produk hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu tentunya berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang," ujar Ivan dikutip, Kamis (23/3/2023).

Sementara jika hasil analisis tersebut terkait indikasi korupsi, pihaknya akan menyampaikan ke aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani tindak pidana asal.

Kasus Rafael Alun Trisambodo, misalnya, karena ada indikasi tindak pidana maka pihaknya menyerahkan hasil analisis ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Kami tidak serahkan HA atas nama RAT ke Kemenkeu tetapi ke KPK, RAT GHTP, BA, DW kita serahkan kepada KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan nilai dari transaksi mencurigakan semula Rp300 triliun, ternyata mencapai Rp349 triliun. 

Mahfud menegaskan data yang pihaknya laporkan terkait transaksi mencurigakan tersebut bukan korupsi, tetapi merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

“Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, seusai diteliti lagi ternyata lebih dari itu, Rp349 triliun mencurigakan,” ungkapnya kepada awak media di Gedung Kemenko Polhukam, Senin (20/3/2023). 

Kebenaran soal transaksi mencurigakan yang dituangkan dalam surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus ditelusuri oleh ketiga pihak terkait, yaitu Kemenkeu, Kemenko Polhukam, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyepakati dua hal soal laporan tersebut. 

“Saya ingin sampaikan kesepahaman kami bersama, yang kita bicarakan itu saya dan Pak Ivan dan Ibu Sri Mulyani, ini laporan pencucian uang. TPPU. Memang jumlahnya besar, karena itu tadi menyangkut orang luar [luar Kemenkeu] sampai ada kaitan dengan orang dalam,” jelasnya. 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Lukman Nur Hakim
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper