Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terlibat silang pendapat mengenai transaksi gelap pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kepala PPATK sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah mengendus transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan sejak lama.
Sebaliknya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi detil mengenai transaksi senilai Rp300 triliun seperti yang beredar di publik.
“Terkait data PPATK Rp300 Triliun transaksi mencurigakan - sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK. Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu TIDAK SAMA DENGAN yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH [aparat penegak hukum],” tegasnya dalam unggahan @smindrawati, Sabtu (11/3/2023).
Sri Mulyani pun meminta Kepala PPATK Ivan untuk menyampaikan secara jelas kepada Kemenkeu, siapa saja yang terlibat dalam transaksi mencurigakan tersebut, seperti apa transaksinya, dan apakah informasi tersebut bisa dibagikan ke publik, untuk kemudian menjadi bukti hukum.
Baca Juga
Nyatanya, hingga hari ini Sri Mulyani tidak menemukan adanya angka Rp300 triliun dalam laporan PPATK yang sampai di mejanya.
“Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur,” ujarnya.
Sri Mulyani berjanji akan terus menindaklanjuti jika memang dari laporan tersebut ditemukan adanya tindak korupsi, fraud, maupun kriminalitas, seperti yang lagnkah yang diambil untuk Rafael Alun dan Eko Darmanto.
Klaim PPATK
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah memberikan hampir 200 laporan transaksi janggal kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Akan tetapi, laporan tersebut tak kunjung mendapatkan respons sejak 2009. Alhasil, nilai transaksi mencurigakan itu menggelembung hingga bernilai Rp300 triliun, dan mencuat ke publik pada 2023.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengonfirmasi bahwa ratusan laporan transaksi mencurigakan tersebut sudah diberikan kepada Kemenkeu sejak 14 tahun yang lalu.
"Iya [ada laporan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun] terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis atau LHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023," ujar Ivan kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/3/2023).
Adapun laporan tersebut diberikan kepada Kemenkeu lantaran informasi mengenai transaksi itu berkaitan dengan internal Kemenkeu.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada lebih dari 160 laporan transaksi mencurigakan yang terakumulasi hingga Rp300 triliun, selama 2009 sampai dengan 2023 di Kemenkeu. Terdapat 460 orang lebih yang diduga terlibat mengenai transaksi tersebut.
"Akumulasi terhadap transaksi mencurigakan bergerak di sekitar Rp300 triliun, tetapi itu sejak 2009 karena laporan tidak di-update dan tidak diberi informasi atau respons," jelasnya, dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (8/3/32023).
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, laporan mencurigakan yang tidak direspons tersebut sama halnya dengan laporan terhadap mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Beda Sikap Mahfud MD
Namun demikian Mahfud MD belakangan justru mengklarifikasi pernyataannya tentang transaksi mencurigakan Rp300 triliun ratusan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Klarifikasi itu diungkapkan dalam pernyataan resmi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Sabtu (11/3/2023) kemarin.
Mahfud mengungkapkan bahwa transaksi Rp300 triliun merupakan dugaan pencucian uang bukan korupsi. Menurutnya, angka itu berasal dari transaksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kemenkeu.
Dia juga menegaskan bahwa penelusuran dugaan pencucian uang adalah tugas penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan Kementerian Keuangan.
"Jadi itu pencucian uang, itu bukan kewajiban seorang menteri untuk menegakkan, karena itu bagian [dari tugas] aparat penegak hukum. Namun, ada di kementerian yang begini [melakukan tindak pidana pencucian uang], tentu bisa diantisipasi dari sini," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu (12/3/2023).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut bahwa sudah terdapat berbagai pembenahan di Kemenkeu terkait berbagai dugaan penyimpangan oleh pegawainya. Mahfud mengaku telah diberi tahu oleh Sri Mulyani soal rincian penindakan terhadap pegawai Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan perkara serius yang harus diberantas karena praktiknya lebih mendalam. Dia bahkan menyebut bahwa perangkat aturan terkait korupsi hanya mampu menyelesaikan sedikit masalah, karena sulit menjangkau lebih jauh praktik pencucian uang.
"Kalau semangatnya sama [menyelesaikan masalah], enggak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani, enggak ada yang salah dari keterangan saya. Kita bicara satu ASN, dan tugas mencegah korupsi di lingkungan kementerian, dan saya bicara UU Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
