Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak mendapatkan informasi lengkap dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal senilai Rp300 triliun.
Komentar tersebut disampaikan Sri Mulyani menanggapi persepsi dan impresi yang beredar di publik bahwa dirinya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK terkait transaksi tersebut.
“Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya dapat informasi lengkap dari PPATK. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah TPPU mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail, kami tidak dapatkan seperti itu. Tapi ini menjadi evaluasi kita bersama,” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
Kasus RAT misalnya. Bendahara negara itu menyampaikan, informasi tersebut sudah ada sejak 2013, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Namun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PPATK baru menyampaikan informasi tersebut pada 2019, berupa empat surat terkait RAT.
Dijelaskan Sri Mulyani, empat surat tersebut menyangkut transaksi RAT yang nilainya di kisaran Rp50 juta sampai Rp150 juta, sangat kecil dari nilai yang kini terbuka kepada publik.
Mantan Direktur Bank Dunia itu juga menjamin dan meyakinkan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk ke instansinya. Kalaupun pihaknya tak mampu untuk menindaklanjuti masalah tersebut, Kemenkeu akan melaporkannya ke Mahfud MD.
Baca Juga
“Kalaupun mentok saya lapor Pak Mahfud, 'Pak ini sudah mentok saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan'”, ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyambut baik bantuan dari Mahfud maupun instansi lainnya. Sebab dengan bantuan-bantuan tersebut, menurutnya, akan mempercepat tugasnya untuk membersihkan Kemenkeu dari tindak korupsi dan koruptif, serta mendukung para pegawai yang sudah bekerja dengan baik dan jujur.
