Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota PBB akhirnya menyetujui perjanjian internasional pertama untuk melindungi laut lepas, pada Sabtu (5/3/2023). Dengan demikian, perjuangan bertahun-tahun kelompok-kelompok aktivis lingkungan untuk melindungi 'harta karun' yang rapuh dan vital, yang menutupi hampir separuh planet ini terbayarkan.
"Kapal telah mencapai pantai," ketua konferensi Rena Lee mengumumkan di markas besar PBB di New York dan disambut tepuk tangan dari para delegasi.
Lee sendiri diketahui merupakan Duta Besar Singapura untuk Masalah Kelautan dan Hukum Laut dan Utusan Khusus Menteri Luar Negeri (MFA).
Dilansir dari CNA, Minggu (5/3/2023), setelah lebih dari 15 tahun diskusi, termasuk 4 tahun pembicaraan formal, sesi negosiasi terakhir ketiga dalam waktu kurang dari setahun akhirnya menghasilkan konsensus yang telah lama ditunggu-tunggu.
Perjanjian itu dipandang penting untuk melestarikan 30 persen daratan dan lautan dunia pada 2030, sebagaimana disepakati oleh pemerintah dunia dalam perjanjian bersejarah yang ditandatangani di Montreal. Kesepakatan ini diharapkan menjadi momen terobosan untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
"Ini adalah hari bersejarah untuk konservasi dan tanda bahwa melindungi alam dan manusia dapat menang atas geopolitik," kata Laura Meller dari Greenpeace.
Baca Juga
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengucapkan selamat kepada Lee dan para delegasi. Dia memuji perjanjian tersebut sebagai keputusan yang tepat waktu dalam melindungi 'harta' milik semua negara ini.
"Laut sangat penting bagi negara kepulauan seperti kita. Senang melihat orang Singapura berkontribusi dan memimpin di arena ini. Ini adalah langkah maju untuk planet kita dan untuk semua orang yang berbagi tempat hidup bersama," tulis Lee dalam unggahan di Facebook pada hari Minggu.
Lebih lanjut, Lee mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan diadopsi secara resmi, setelah diperiksa oleh pengacara dan diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB.
Laut lepas yang dimaksud dimulai dari perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara, yang membentang hingga 370 km dari garis pantai. Dengan demikian laut lepas berada di bawah yurisdiksi semua negara.
Meskipun laut lepas mencakup lebih dari 60 persen lautan dunia dan hampir separuh permukaan planet, perhatian terhadapnya termasuk minim jika dibandingkan dengan perairan pesisir.
Ekosistem laut menciptakan separuh oksigen yang dihirup manusia dan membatasi pemanasan global dengan menyerap banyak karbondioksida hasil aktivitas manusia. Namun, laut lepas terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan penangkapan ikan berlebihan. Hanya sekitar 1 persen dari laut lepas yang saat ini dilindungi.
Ketika perjanjian baru mulai berlaku, kata Lee, akan memungkinkan terciptanya kawasan lindung laut di perairan internasional ini. Perjanjian itu juga akan mewajibkan negara-negara untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan di laut lepas.
Isu sensitif yang alot diperdebatkan sebelum akhirnya disepakati dalam perjanjian ini adalah tentang berbagi manfaat potensial dari sumber daya laut yang baru ditemukan.
Perjanjian ini berpihak kepada negara-negara berkembang, yang kesulitan dalam pembiayaan penelitian mahal. Mereka kini bisa mendapatkan bagian dari manfaat luar biasa keanekaragaman hayati laut internasional ini. Komersialisasi dari sumber daya alam yang di dalamnya diharapkan mendukung pengembangan industri seperti farmasi, hingga kimia atau kosmetik dari zat laut.
Dalam langkah yang dilihat sebagai upaya untuk membangun kepercayaan antara negara kaya dan miskin, Uni Eropa menjanjikan €40 juta (US$42 juta) di New York untuk memfasilitasi ratifikasi perjanjian dan implementasi awal.
UE juga mengumumkan US$860 juta untuk penelitian, pemantauan, dan konservasi lautan pada 2023 di konferensi Our Ocean di Panama. Disebutkan dana dengan total US$19 miliar dijanjikan oleh sejumlah negara.
