Bisnis.com, JAKARTA – Isu utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang heboh belakangan ini jadi cerminan kegagalan partai politik (parpol) melakukan kaderisasi dan pemilihan calon presidennya.
Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Siti Zuhro merasa isu utang piutang Anies-Sandi itu bukti bahwa para parpol telah gagal menjalankan perannya untuk membangun demokrasi yang sehat.
“Kayak begini kan enggak asing kita, orang baru dicalonkan, sudah diceritakanlah utang, apalah. Pusing kita kalau kita cara berpikirnya kayak begini. Jadi pembodohan sebetulnya,” ujar Siti kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/2/2023).
Dia menjelaskan, parpol punya peran krusial untuk memberikan pelajaran politik yang sebenarnya, terutama terkait demokrasi. Menurutnya, esensi dari demokrasi adalah peradaban.
Meski begitu, profesor peraih PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu menekankan penyerangan individu seperti isu utang piutang Anies-Sandi jadi cerminan bahwa parpol tak bisa melakukan peranannya untuk membawa bangsa ke peradaban yang lebih baik.
Siti mencontohkan, parpol seharusnya dapat memberikan pembelajaran demokrasi yang sebenarnya selama proses kaderisasi. Dengan begitu, para kader parpol ketika mempunyai kuasa akan mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga
Mereka bukan sekadar berpolitik praktis yang pragmatis, seperti melemparkan isu yang sekadar menyerang individu lawan politiknya.
“Kita tidak punya elite aktor yang bisa mengedepankan, mengambil satu positioning, ‘Yang kayak gini-gini sesat kita. Jadi kita tidak boleh berpikir sesat, melakukan debat-debat sesat maka kita harus akhiri!’ Itu ada mestinya yang dikedepankan, mengatakan itu melalui otoritasnya,” jelas Siti.
Di sisi lain, parpol seharusnya juga harusnya memastikan calon penguasa yang diusung sudah bersih dari segala tindakan tercela. Misalnya, parpol harus mengecek seluruh riwayat hidup para capres yang akan mereka usung, dengan begitu isu seperti yang menimpa Anies tak terjadi.
“Partai politik yang diberikan tanggung jawab sangat tinggi oleh konstitusi, mesti mempertanggungjawab kan. Jangan mencalonkan orang yang bermasalah, melanggar HAM, melanggar etika, melakukan tindakan korupsi. Tinggal masalahnya dibuka atau tidak. Itu kan menjadi membingungkan kita semua. Sudah jalan kan mestinya sudah fix itu,” ungkap Siti.
Sebagai informasi, belakangan heboh isu terkait utang piutang Anies kepada Sandi sebesar Rp50 miliar untuk biaya Pilgub DKI Jakarta 2017.
Awalnya, isu tersebut diungkapkan oleh Sandi sendiri, yang mengatakan memang benar ada janji politik antaranya dirinya dengan Anies. Menariknya, isu itu kembali merebak setelah Anies meraih tiket untuk maju di Pilpres 2024.
Belakangan, disebutkan salah satu janji politik itu terkait utang piutang. Pihak Anies sendiri menegaskan, sesuai perjanjian, masalah utang piutang itu otomatis selesai karena Anies-Sandi memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017.
Terakhir, Sandi juga mengatakan sudah merelakan utang Anies senilai Rp50 miliar itu.
