Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta mencecar Dinas Bina Marga DKI Jakarta perihal biaya instalasi SJUT bagi provider yang ditakutkan mahal. Hal ini dinilai bisa memberatkan masyarakat terhadap biaya internet ke depan.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, pihaknya telah melakukan forum group discussion (FGD) dengan beragai pihak yang akan menginstalasikan produknya ke dalam SJUT. Untuk masalah biaya hal ini merupakan business to business, sehingga pemerintah tidak akan berpartisipasi.
“Nantinya akan diatur ambang batas biaya atas dan bawah nya, supaya antara operator nanti tidak ada banting-bantingan harga, kita atur ambang batasnya,” jelas Hari kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Hari menyampaikan, proyek SJUT saat ini sudah dijalankan mencapai 20 kilometer, di mana dalam prosesnya berbagai operator telah masuk dengan harga B2B, begitu masuk sudah ada berita acara kesepakatan (BAK) terkait harga.
“Jadi ketika masuk itu sudah ada agreement, Oh saya masuk ke jaringan kamu berapa nih harga per meternya, seperti itu,” jelas dia.
Sebagai informasi, Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan Bapemperda DKI Jakarta tengah melakukan rapat untuk menimbang ketentuan umum pasal demi pasal terkait proyek SJUT. Dalam rapat ini sempat terjadi perdebatan, menurut Hari hal ini wajar untuk membentuk pemahaman yang sama.
“Kita sepemahaman dulu terkait apa yang dimaksud ultilitas, dan apa saja yang nantinya diatur di dalamnya,” ujar dia.
